7 Bulan, Hasil Pansus Aset Masih ‘Menggantung’

66
RSUD Jalur II
Tim Pansus II DPRD Kepahiang berfoto bersama saat mengunjungi RSUD RL di jalur II Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi | Foto: Rahman Jasin/PROGRES KEPAHIANG

PROGRES.ID, KEPAHIANG – Mantan Ketua Pansus Aset DPRD Kepahiang, Zainal,  menjelaskan, hasil penelusuran Pansus Aset atas aset Rejang Lebong di Kepahiang yang belum diserahkan ke Pemkab Kepahiang statusnya masih terkatung-katung.

“Dari penelusuran Pansus Aset, Maret 2017 lalu, ada beberapa aset Rejang Lebong  di wilayah Kepahiang yang belum diserahkan. Padahal, saat Kepahiang dimekarkan menjadi Kabupaten, maka, seluruh aset bergerak dan tidak bergerak termasuk aparatur yang sebelumnya di kuasai Rejang Lebong harus diserahkan ke Kepahiang. Diantara aset yang statusnya terkatung-katung itu adalah tanah dan bangunan RSUD jalur II, tanah dan gedung pabrik nilam di jalur II, perumahana pejabat di Desa Tabamulan. Termasuk, tanah dan bangunan pasar Kepahiang  serta tanah dan bangunan Terminal Pasar Kepahiang,’’ jelas Zainal.

Dikatakan, hasil penelusuran Pansus Aset itu sudah kita sampaikan kepada eksekutif dalam paripurna DPRD.  Tapi, hingga saat ini, hasil penelusuran Pansus Aset itu tak kunjung ditindaklanjuti eksekutif.

“Kita tidak tahu mengapa penanganan aset itu terkesan terkatung-katung. Kita berharap Komisi III DPRD dapat menindaklanjuti hasil penelusuran Pansus Aset ini. Sehingga, hasil penelusuran Pansus Aset itu dapat bermanfaat bagi daerah dan tidak sia-sia,’’ terang Zainal.

Menurut Zainal, saran dan pendapat Pansus Aset sudah juga disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Misalnya meminta eksekutif untuk melarang pengoperasian RSUD jalur II sebelum status kepemilikannya diperjelas. Pastikan dulu apakah lokasi RSUD jalur II sudah sesuai dengan RTRW Kepahiang. Pastikan lagi apakah AMDAL RSUD itu diterbitkan Kepahiang. Pastikan apakah izin operasional RSUD tipe C itu sudah diterbitkan Kepahiang.

“Jika status RSUD itu milik Kepahiang, maka, perlu dibuat MoU pengelolaan RSUD antara Rejang Lebong dan Kepahiang. Apakah dengan pola sewa atau sistem bagi hasil. Jadi, kalau seluruh persyaratan itu belum ada dan lengkap maka, RSUD itu belum bisa dioperasikan,’’ demikian Zainal. (rjs)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY