Tiap Pungutan di Sekolah Harus Ada Payung Hukum

April 26, 2017
Birokrasi Hukum 0   8 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Satgas Saber Pungli Kabupaten Kepahiang mengingatkan agar setiap sekolah harus memiliki landasan atau payung hukum jika ingin melakukan pungutan. Tanpa landasan yang jelas, maka pungutan yang dilakukan sekolah dianggap pungutan liar (pungli).

“Setiap pungutan harus ada landasan atau regulasinya, apakah itu Permendikbud, Perda, Perbup atau regulasi lainnya yang membenarkan suatu pungutan dilakukan, tanpa itu maka kami imbau kepada Kepala SD yang hadir pada kesempatan ini jangan melakukan pungutan, itu sama saja pungli,” tegas anggota Saber Pungli, Hironimus Tafonao pada sosialisasi Saber Pungli, Rabu (26/4/2017).

Jika pihak sekolah ragu, lanjut Hironimus, dapat berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Kepahiang.

“Kalau ragu misalnya, landasan itu sudah kuat atau belum, atau karena sesuatu hal lain, kami membuka pintu bagi bapak itu untuk berkoordinasi dengan kami (Satgas Saber Pungli),” jelasnya.

Sosialisasi saber pungli

Sosialisasi Saber Pungli di aula Dinas Dikbud Kepahiang | Foto: Ist/PROGRES KEPAHIANG

Ia menegaskan, untuk pembangunan infrastruktur sekolah sudah ada kewajiban bagi Pemkab Kepahiang.

“Sudah ada pemerintah daerah yang dibebani membangun infrastruktur sekolah, dananya bisa dari APBD atau APBN. Sekolah tinggal mengusulkan saja, kasih tahu kalau ini rusak, itu belum ada, dan sebagainya,” tandas Hironimus.(pid)



Promosi BKD kepahiang
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *