Ada Dugaan Mark Up Pembangunan Fisik di Desa Limbur Lama, Kejari Sebut Sudah Penyidikan

Maret 28, 2018
Featured Hukum 3   310 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kepahiang mengungkapkan ada dugaan mark up pada proyek pengerjaan fisik di Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir. Proyek tersebut bersumber dari dana APBDes Limbur Lama 2017.

Kejari pun memastikan dugaan tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Ini dikemukakan Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rusyidi Sastrawan, Rabu (28/03/2018).

“Diduga terjadi mark up pembangunan fisik dari dana yang bersumber dari APBDes 2017,” ungkap Rusyidi.

Ia menjelaskan, perhitungan dugaan kerugian negara dari dugaan markup harga tersebut dihitung oleh ahli.

“Dari hasil penyelidikan oleh tim, kita menaksir kerugian negara sekitar Rp 400 Juta, tapi pastiya harus dihitung oleh ahli,” ujar Rusyidi.

Dijelaskan, setidaknya Kejari Kepahiang sudah memeriksa 30 orang saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi APBDes 2017.

Total APBDes 2017 Desa Limbur Lama yang bersumber dari ADD dan DD senilai Rp 1.176.287.880. Dana yang digunakan untuk pembangunan fisik yakni sebesar Rp 622.295.000.

“Jadi kita ini menyidik pelaksanaan dari pada APBDes-nya. Untuk saat ini kita lagi fokus pada sektor pembangunan fisiknya cuma kan kita juga selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,kita juga mendapatkan masukan dalam anggaran belanja-belanja lain yang diduga juga ada indikasi penyimpangan,” pungkas Rusdi.(koe)



Promosi BKD kepahiang
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

3 Comments

Efri yandi

Gimana yg di desa pungguk Meranti kecamatan ujan mas, sejauh ini saya belum mendengar lagi perkembangan beritanya, dimana waktu itu terdengar ada kasus mar’up pembangunan jalan usaha tani, kalau nggak salah yg berada di desa pungguk Meranti dekat air pungut. Agar kenapa penegak hukum bersikap adil dalam proses penanganan korupsi yg berada di desa. Sekarang ini timbul penomena baru di tengah masyarakat yaitu, pemerintah desa tidak dapat lagi memberikan kepercayaan terhadap masyarakat , maka sebaliknya masyarakat selalu menilai pemerintah desa selalu menyelewengkan dana pembangunan

Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.