Jika DPRD Hambat PAW Yudi Yanto, PKPI Kepahiang Akan Lakukan Ini

1
267
PKPI
Ketua DPK Kepahiang M.Ridwan tengah menjelaskan perihal keluarnya surat keputusan pemberhentian kader PKPI | Progres Kepahiang

PROGRESKEPAHIANG.com – Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia Kabupaten Kepahiang, Ridwan mengaku akan menggunakan jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika saja DPRD Kabupaten Kepahiang menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yudi Yanto.

“Kalau DPRD menghambat maka itu melanggar Undang-Undang, kami akan PTUN-kan. Pemproses ini (PAW) adalah wajib hukumnya, sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014,” tegas Ridwan di gedung DPRD Kepahiang, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Ridwan, berkas usulan PAW terhadap Yudi Yanto sempat dikoreksi karena hanya menyebut kata ‘pergantian’ tanpa kata ‘pemberhentian’ terlebih dahulu.

“Jadi pada berkasnya kami perbaiki. Sekarang bunyinya pemberhentian dan pergantian antar waktu,” terang Ridwan.

6 Juni Usulan PAW Ditarget Tuntas

Ridwan menegaskan, berkas usulan PAW Yudi Yanto sudah akan tuntas pada Senin, 6 Juni 2017.

“Kan ditargetkan 14 hari, jadi 6 Juni sudah harus selesai semua bisa disampaikan ke gubernur,” sampainya.(pid)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Jatuh Bersepeda

1 KOMENTAR

  1. PTUN untuk berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Nah yg akan disengketakan di PTUN itu apanya? DPRD belum mengambil keputusan apa-apa. Jadi tidak ada yg mau digugat ke PTUN ?
    Kalaupun ada pelanggaran dari DPRD itu adalah pelanggaran tatib, pelanggaran UU MD3, pelanggaran permendagri dan itu panjang prosesnya dan itu bukan ke PTUN.
    Justru yg bisa menggugat ke PTUN adalah sdr. H. Yudianto jika pimpinan DPRD salah dalam mengambil keputusan PAW.
    Nah proses PAW itu masih panjang, yg bisa dilakukan sdr. Yudianto tentu mendaftarkan dulu ke pengadilan untuk mengggat SK pemecatan keanggotaan dan sk ttg PAW.
    Sebagai pelajaran Pada kasus Fahri Hamza di DPR RI, sampai saat ini masih status quo. Ini karena fahri mengajukan ke pengadilan ttg sk pemecatannya.
    Di kepahiang, jika H. Yudianto tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka pimpinan harus memproses PAW. Kecuali H Yudianto mengajukan gugatan maka bisa di tunda.

LEAVE A REPLY