Kajari Kepahiang: Selain Ke Datun, Data yang Sedang Dicari Solusinya Haram Diberi ke Eksternal

Maret 16, 2018
Featured Hukum 0   14 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang Lalu Syaifudin menegaskan, setiap ada permasalahan administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan diselesaikan terlebih dahulu dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR),   Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan lainnya. 

Permasalahan itu, kata Lalu, dapat dikoordinasikan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari. OPD berhak tidak memberikan data kepada selain Seksi Datun.

“Setiap OPD harus bertanggung jawab baik secara administrasi, teknis dan yuridis atas kelalaian administrasi. Persoalan data ini, OPD bisa sampaikan ke Datun dan haram hukumnya memberikan kepada eksternal,” tegas Lalu pada acara Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) 14 OPD Pemkab, BPN dan PLN Rayon Kepahiang dengan Kejari Kepahiang di Gedung Serbaguna Dinas Dikbud, Jumat (16/03/2018).

perjanjian

Bupati dan Kajari Kepahiang menunjukkan MoU usai diteken | Foto: Amin/PROGRES.ID

Ia mengatakan, data tersebut bahkan juga haram diberikan kepada internal di OPD tersebut selain yang bertanggung jawab.

“Jangankan kepada eksternal, kepada internal saja haram hukumnya. Misalnya di Kejari, Pidsus mau, tidak boleh! Selesaikan dulu administrasinya,” terangnya.(pid)

Sukseskan UN 2018



Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *