PROGRESKEPAHIANG.com – Kepala Desa (Kades) Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu bersama warga mendatangi gedung DPRD kepahiang, Senin (19/03/2018). Kedatangan warga mempertanyakan titik koordinat (TK) 14 dan 16 tapal batas Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong yang dilakukan tim beberapa waktu lalu.
“Titik koordinat 14 dan 15 itu melangkah melewati desa. Nah apakah bisa sertifikat lahan kami nanti itu dibuat bila separuh tanah masuk Kepahiang separuh lagi masuk Rejang Lebong,” tanya Kades warung Pojok, Sopian Aidi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan Komisi I DPRD tersebut.
Ia juga mempertanyakan kedatangan tim tapal batas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dinilainya kurang mewakili kepentingan masyarakat.
“Provinsi itu kan bentuk tim, tim itu seharusnya lebih dari 2 orang, sementara yang ada hanya 2 orang. Seharusnya tim dari provinsi membawa orang BPN atau melapor ke wakil rakyat atau DPRD,” tegasnya pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Edwar Samsi tersebut.
Pada RDP yang juga dihadiri Ketua Komisi I Nurrahman Putra dan Hamdan Sanusi itu, Sopian juga meminta agar Desa Warung Pojok yang berpenduduk 230 jiwa tersebut dapat masuk ke wilayah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan sejarah desa.
“Di desa kami ada setidaknya 230 warga masyarakat. Kebetulan yang titik koordinatnya tepat membelah lahan warga itu yakni lahan milik Hariyadi dan Irwan Paheri,” sambungnya.
Ia juga menegaskan bahwa bila keinginan warga untuk bergabung ke Kabupaten Kepahiang tak diakomodir, maka warganya akan memblokir akses jalan ke Desa Warung Pojok.
“Nah kalo ini tidak diakomodir maka jalan di Warung Pojok kita blokir, kita ribut. Warga siap ribut besar-besaran. Jangan coba-coba orang provinsi masang patok daerah di Warung Pojok kalau keinginan warga belum diakomodir,” ancam Sopian.(koe)