Pengesahan APBD 2018 Lampaui 30 November 2017, Banggar Optimis Tak Disanksi

134
DPRD kepahiang
Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang | Dok. PROGRES KEPAHIANG

PROGRESKEPAHIANG.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang Edwar Samsi mengaku optimis tidak akan ada sanksi bagi Kepahiang karena mengesahkan APBD 2018 melampaui tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

“Kita optimis tidak akan disanksi,” ucap Edwar belum lama ini kepada jurnalis Progres.id di Kantor DPRD Kepahiang.

Ia menambahkan, tidak ada teguran dari Gubernur Bengkulu terkait jalannya pembahasan RAPBD 2018 oleh eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kepahiang.

“Gubernur sama sekali tidak menegur,” tambahnya.

Untuk diketahui, Pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 mengharuskan semua daerah di Indonesia sudah mengesahkan APBD 2018 paling lambat 30 November 2017 atau sebulan sebelum tahun 2017 berakhir. Namun, di Kepahiang APBD 2018 baru disahkan pada pertengahan Desember 2017.

Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah tepatnya dalam Pasal 312 disebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib mendapat kesepakatan Raperda APBD 2018 paling lambat satu bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa ditundanya pembayaran hak-hak keuangan selama enam bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD.(pid)



Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
BAGIKAN

LEAVE A REPLY