Tak Dilantik Jadi Panwaslu Desa, Ini Penjelasan Panwaslu Kepahiang Soal Protes Nopelia

April 9, 2018
Birokrasi Featured 0   32 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepahiang memastikan perekrutan anggota Panwaslu kelurahan/desa dilakukan oleh Panwascam sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 19 Tahun 2017 serta pedoman perekrutan Bawaslu RI.

Ini ditegaskan Anggota Panwaslu Kepahiang Divisi Penindakan dan Pencegahan, Zaynal didampingi juga oleh Anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Pengawasan, Firmansyah kepada jurnalis terkait protes seorang pelamar Panwaslu Desa bernama Nopelia Lani, Senin (09/04/2018).

“Perekrutan Anggota Panwaslu kelurahan/desa adalah wewenang Panwascam, tetapi tetap harus mempedomani regulasi yang ada, yaitu Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 dan pedoman Bawaslu,” jelas Zaynal.

Ia menerangkan, dalam pedoman dari Bawaslu terkait perekrutan Panwaslu kelurahan dan desa, pelamar harus memegang KTP dan berkedudukan di suatu dalam kecamatan tempat ia mengajukan lamaran.

“Tidak masalah pelamar ini orang Desa A tapi melamar jadi Panwas di Desa B asalkan di satu kecamatan yang sama. Yang tidak boleh itu, bila si pelamar ini KTP-nya dari kecamatan lain, melamar jadi Panwas untuk kecamatan lain,” jelas Zaynal.

Zaynal juga menegaskan, dalam satu desa wajib memiliki minimal dua orang pelamar untuk dapat melanjutkan proses rekrutmen. Jika tidak terpenuhi, maka Panwascam wajib menambah masa pendaftaran.

“Minimal harus ada dua orang yang melamar menjadi pengawas desa dan kelurahan. Bila hanya ada satu orang maka pendaftaran akan diperpanjang. Jadi, tidak ada peluang pendaftar satu-satunya,” imbuh Zaynal.

Zaynal memastikan, rekrutmen Panwascam dan Panwaslu kelurahan/desa sudah transparan.

“Kami sudah transparan. Pertama, kami umumkan. Bahkan, tim seleksi juga menyampaikan pengumuman itu ke pemerintah desa dan kelurahan melalui surat. Kedua, setelah pengumuman kelulusan administrasi atau tahap lainnya, ada jeda untuk tanggapan publik. Di situ warga bisa memberitahu kalau seorang pelamar berafiliasi parpol atau hal lainnya yang tak memungkinkan baginya jadi panwas,” bebernya.

Khusus untuk Desa Tabamulan, lanjutnya, terdapat tiga orang peserta yang ikut seleksi Panwaslu kelurahan/desa.

“Desa Tabamulan itu ada 3 pelamar, jadi bukan satu-satunya yang datang ke sini itu (Nopelia),” sampai Zaynal.

Ditambahkannya, meski saat ini Panwaslu kelurahan dan desa sudah dilantik, namun masih memungkinkan Panwaslu kelurahan/desa itu diberhentikan.

“Bila nantinya ada laporan dari masyarakat ke Panwaslu Kabupaten, maka hal itu akan ditindaklanjuti, meski sudah dilantik. Tentunya laporan tersebut harus berdasar dan disertai bukti dan identitas pelapor yang jelas,” sambungnya.

Ia juga mengatakan, penindakan yang dilakukan Panwas bersifat berjenjang. Bila ditemui indikasi pelanggaran di tingkat Panwaslu kelurahan/desa, maka warga dapat melaporkannya ke Panwascam dan seterusnya.

“Kalau ada indikasi maladministasi atau pelanggaran di tingkat Panwaslu kabupaten, masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu provinsi atau dapat langsung ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” demikian Zaynal.(koe)

Sukseskan UN 2018



Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *