Soal Pengalihan Anggaran Jalan, Dewan Surati Kementerian PUPR

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan melayangkan surat kepada Kementerian PUPR. Surat bernomor 170/237/DPRD-KPH/2022 itu berisi tentang hasil pengawasan DPRD Kepahiang terkait pengunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR untuk pembangunan Jalan Simpang Kota Beringin-Lubuk Penyamun.

Ada 5 poin kesimpulan yang disampaikan DPRD Kepahiang kepada Kementerian PUPR terkait pengawasan dengan inspeksi mendadak (Sidak) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Beberapa diantaranya, DPRD menilai ada pengalihan sepihak yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang. Kemudian, Dewan juga menilai perencanaan yang dilakukan Dinas PUPR tidak matang, sehingga dinilai melanggar Pasal 13 ayat 5 (b) Permen PUPR RI No 5 Tahun 2022.

“Berdasarkan hasil pengawasan kami (DPRD Kepahiang), pengalihan anggaran pembangunan jalan  Simpang Kota Beringin-Lubuk Penyamun ke ring road (jalan lingkar) tidak sesuai prosedur,” ucap Windra kepada jurnalis, Selasa (20/09/2022).

Windra purnawan
Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP menunjukkan surat yang ditujukan kepada Kementerian PUPR

Jika Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang hendak melakukan pengalihan anggaran, lanjut Windra, seharus sudah menyampaikan itu kepada Kementeria PUPR pada minggu pertama bulan Maret 2022.

“Sesuai Permen PUPR No 5 Tahun 2022, Dinas PUPR harus menyampaikan terkait pengalihan anggaran itu setidaknya pekan pertama bulan Maret. Kemudian berkoordinasi juga ke Bappenas. Nah, saat sidak, Kadi PUPR bilang ada surat (persetujuan Kementerian PUPR). Tapi pas hearing, mereka tidak bisa menunjukkan,” jelasnya.

Duga Ada Praktik KKN

Pada bagian lain, Windra menilai ada dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek tersebut.

“Kita menduga ada praktik KKN terkait dengan pengalihan tersebut. Seperti yang kita ketahui saudara Bupati, kata Kepala Dinas (PUPR), sudah menyetujui. Padahal terkait setuju atau tidak itu, ada di Kementerian PUPR. Jadi, kami atas nama DPRD Kabupaten Kepahiang menolak pengalihan itu, karena tak sesuai dengan mekanisme yang diatur,” tegasnya.

(koe)

sukseskan anbk smp



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.