Antisipasi Jadi Beban APBD, Dewan Desak BPBD Revisi NPH ke Pusat

Agustus 31, 2021
Berita Utama Birokrasi 0   181 views 0
proyek BNPB di kepahiang

Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang melakukan monitoring proyek dana hibah BNPB (Foto: Humas DPRD/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – DPRD Kabupaten Kepahiang mendesak BPBD untuk percepat realisasi kegiatan yang tenggat waktunya sudah injury time. DPRD juga meminta agar BPBD Kepahiang segera berkoordinasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk merevisi Naskah Perjanjian Hibah (NPH) pada 4 paket kegiatan di Kepahiang. DPRD mengkhawatirkan, jika 4 proyek yang saat ini masih berlangsung dan kemudian tidak selesai tepat waktu, maka hibah BNPB akan ditarik kembali sehingga menjadi beban APBD Kabupaten Kepahiang.

Diberitakan sebelumnya,  4 paket kegiatan tersebut didanai oleh hibah BNPB tahun 2020 yang kegiatannya dilaksanakan tahun 2021 ini. Dalam NPH antara BPBD Kepahiang dengan BNPB, empat paket kegiatan tersebut sudah harus tuntas pada 9 September ini.

“Komisi III bersama BPBD sudah meninjau lokasi 4 paket kegiatan hibah BNPB. Kegiatan ini berupa pembangunan jembatan dan pelapis tebing. Dari hasil peninjauan itu, kami mengetahui tidak ada masalah dengan lelang, namun waktu yang ditenggat harus selesai 9 September ini, akan sulit bagi pihak III menyelesaikannya. Untuk itu kami minta BPBD merevisi NPH agar dana hibah tidak kembali ke Pusat. Kalau ditarik, tentu ini akan jadi beban daerah,” terang Andrian.

Andrian menyarankan, agar BPBD mengajukan perpanjangan pengerjaan 4 paket proyek tersebut dalam NPH ke BNPB maksimal pada November 2021.

“Setidaknya diperpanjang sampai November 2021. Kalau 9 September ini, akan berat menyelesaikannya, apalagi cuaca yang sering hujan,” imbuh Andrian.

Jika NPH tidak direvisi dan kegiatan tak selesai sesuai waktu yang ditetapkan dalam NPH saat ini, maka kegiatan tersebut berpotensi membebani APBD Kabupaten Kepahiang kedepan.

“Jangan sampai kegiatan ini menjadi beban APBD Kabupaten Kepahiang karena proyeknya tidak selesai tepat waktu. Dananya bakal dikembalikan ke Pusat. Kita tentu tahu dimasa pandemi covid-19 ini Pemerintah Pusat selalu mengurangi dana DAU dan DAK. Tahun 2020 lalu contohnya, kita dipotong Rp 42 Miliar, dan tahun ini Rp 13 Miliar tidak dikembalikan Pemerintah Pusat,” sampainya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kepahiang  Taufik mengaku optimis NPH tersebut dapat disetujui untuk direvisi oleh BNPB melalui pertimbangan Kemendagri dan Kemenkeu. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di lapangan, BPBD sudah meminta Pihak III menambah pekerja dan jam lembur.

“Kami tetap sampaikan pengajuan ini, kami optimis Pemerintah Pusat mau mengabulkan revisi perpanjangan naskah hibah ini. Terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, kami sudah instruksikan pelaksana kegiatan untuk menambah pekerja,” kata Taufik.(rls/red)

Jaga Cagar Budaya



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.