Cari Referensi Soal Perubahan APBD, Pansus I DPRD Lahat Kunjungi DPRD Kepahiang

Juli 27, 2020
Birokrasi 0   190 views 0
cinderamata

Ketua Komisi I DPRD Kepahiang Ansori M memberikan cinderamata kepada Anggota Pansus I DPRD Lahat (Foto: Humas DPRD/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Lahat mengunjungi DPRD Kabupaten Kepahiang pada Senin (27/07/2020). Kunjungan itu terkait pelaksanaan pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Lahat Tanhar Efendi menuturkan, kedatangan mereka ingin mencari referensi dan informasi pembahasan Perubahan APBD agar dapat diterapkan di Kabupaten Lahat.

“Maksud dari koordinasi dan konsultasi yang kami ke DPRD Kepahiang ini adalah mencari informasi dan referensi terkait kebijakan daerah dalam pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lahat. Kita yakini mekanisme pembahasan pada setiap daerah akan berbeda sehingga hal ini akan kami jadikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pembahasan perubahan APBD yang saat ini kami lakukan. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang telah menerima kami dengan baik,” papar Tanhar saat diterima di ruang Banggar DPRD Kepahiang.

Ketua Komisi I DPRD Kepahiang Ansori M didampingi anggota DPRD H. Syaparudin dan Budi Hartono menyampaikan, APBD Perubahan seperti biasanya akan dibahas bersama dengan TAPD serta masukan dari sejumlah OPD. Ia pun menyampaikan juga bahwa saat ini DPRD Kepahiang masih  membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019.

“Koordinasi dan konsultasi antarkabupaten seperti ini memang perlu, karena ini menjadi pengalaman tersendiri membahas anggaran pada masa pandemi Covid-19. Kami saat ini masih melakukan pembahasan terkait pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019, di mana mekanisme pembahasannya sesuai keputusan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan sudah beberapa hari yang lalu dilakukan oleh Banggar,” terang Ansori.

Ia berujar, pembahasan Perubahan APBD 2020 belum dijadwalkan oleh Banmus. Namun, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembahasan harus dilakukan tepat waktu.

“Karena ada penyesuaian juga akibat pandemi in. Kami pun berpandangan perlu ada strategi penganggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk anggaran dalam penanganan covid-19. Intinya agar pembangunan manusia dan fisik bisa direalisasikan juga, namun pencegahan Covid-19 bisa dilaksanakan,” demikian Ansori.(rls/pid)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.