DLH dan Disdagkop Kepahiang Mengaku Tak Pernah Instruksikan Pungut Retribusi di Lokasi Dilarang Jualan

Agustus 2, 2018
Birokrasi Featured 0   252 views 0
Wabup Netti

Wabup Kepahiang Netti Herawati, S.Sos saat diwawancarai jurnalis usai rakor di Makoramil Kepahiang | Foto: Koko/PROGRES KEPAHIANG

PROGRES.ID, KEPAHIANG – Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kepahiang Husni Thamrin mengaku tak pernah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memungut retribusi kepada pedagang yang berjualan di lokasi dilarang untuk berjualan.

Ini diungkapkan Husni saat menghadiri rapat koordinasi penertiban PKL dan pedagang buah mobile di kawasan jalan Taman Santoso, Kamis (02/08/2018).

“Dari kami, Dinas Perdagangan tidak pernah ada perintah, bahkan saya tidak tahu, jadi kalau ada (yang menarik pungutan di lokasi terlarang) silakan lapor apa lagi membawa nama Dinas Perdagangan,” tegas Husni.

Senada juga dikemukakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muktar Yatip. Ia menjelaskan, petugas pemungut retribusi kebersihan selalu menggunakan tanda pengenal atau id card dan memberikan karcis dengan cap asli DLH.

“Kami juga tidak, petugas kami yang turun jelas kami bekali id card, perintah tugas dan juga karcis yang riil. Jadi kalau ada petugas meminta pungutan dengan memberikan karcis yang tidak ada cap-nya jangan dilayani,” tegas Yatip.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati menegaskan agar tidak meungut retribusi dari pedagang yang berjualan di lokasi terlarang.

“Tidak diperbolehkan menarik, dengan menarik di lokasi yang dilarang artinya membenarkan mereka berjualan di sana. Pemkab Kepahiang tidak membenarkan pungutan itu,” ujar Netti.(koe)



Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.