DPRD Kepahiang Desak Bupati Cabut Surat Penundaan Pilkades

Oktober 19, 2021
Berita Utama Birokrasi 1   373 views 0
Ketua DPRD Windra Purnawan

Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP memperlihatkan surat perihal hasil rapat DPRD yang meminta Pemkab Kepahiang tetap menyelenggarakan Pilkades Serentak 2021 (Foto: DPRD Kepahiang/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – DPRD Kabupaten Kepahiang mendesak Bupati Kepahiang mencabut Surat Bupati Kepahiang Nomor 800/480/C/DPMD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penundaan Tahapan Pilkades Serentak tahun 2021.

DPRD Kepahiang secara khusus menerbitkan surat bernomor 170/800/DPRD-KPH/2021 perihal Penyampaian Hasil Rapat DPRD tanggal 19 Oktober 2021 menyikapi Surat Bupati Kepahiang tersebut.

“Hari ini kita telah menggelar rapat bersama pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kita sepakati bersama untuk menyurati Bupati Kepahiang agar mencabut surat penundaan pilkades dan meminta Pemkab tetap melanjutkan pilkades sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan seperti rilis yang diterima Progres Kepahiang, Selasa (19/10/2021).

Windra mengatakan, meski anggaran terbatas, namun Pilkades Serentak 2021 tetap bisa dilaksanakan.

“Harapan kita dengan situasi saat ini (anggaran terbatas) pelaksanaan pilkades tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal ini, Windra juga mengatakan telah ada jadwal rapat besar dengan melibatkan unsur Forkopimda, Panitia Pilkades di 69 desa dan OPD terkait untuk menyepakati bersama pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kepahiang.

“Pemkab Kepahiang telah menjadwalkan rapat pada hari Kamis (21/10) bersama unsur Forkopimda, panitia pilkades di 69 desa dan OPD terkait untuk kesepakatan bersama pelaksanaan pilkades sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada bulan desember,” kata Windra.

Windra juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepahiang mendukung pelaksanaan pilkades ini agar sesegera mungkin terpilih kepala desa definitif yang akan memimpin masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan Pilkades.

“Kami mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk mendukung pelaksanaan Pilkades tahun ini, agar segera mungkin terpilih kepala desa definitif,” pungkas Windra.

Sebelumnya, Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa (19/10/2021) menjelaskan, keputusan penundaan Pilkades Serentak 2021 adalah amanat Surat Mendagri Nomor 141/3351/BPD tanggal 21 Juli 2021.

“Ada surat Mendagri….ada sejumlah pertimbangan Mendagri dalam menetapkan kebijakan tsb..,” tulis Hidayat.

Anggaran Pilkades 2021 dalam APBD Perubahan tahun 2021 yang saat ini sedang diverifikasi Gubernur Bengkulu, lanjutnya, akan dialihkan untuk kegiatan lain yang juga prioritas.

“Ya, tentu (pengalihan anggaran) nanti disepakati bersama DPRD,” imbuhnya.(red)

Iklan: ayo ke kepahiang provinsi bengkulu



One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.