Imam & Kepala BPD Batal Dapat Sepeda Motor Dinas

September 17, 2016
Berita Utama Birokrasi 0   160 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Imam & Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) batal mendapat sepeda motor dinas tahun ini. Sebabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kepahiang menyepakati pencoretan kegiatan ini akibat dana transfer bagi hasil bukan pajak yang ditunda oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Banyak kegiatan yang terpaksa dicoret, termasuk rencana pengadaan sepeda motor dinas perangkat agama dan BPD itu,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, Jumat lalu.

Ia mengakui tidak ditransfernya dana bagi hasil buka pajak itu memang berimbas pada sejumlah kegiatan yang sudah dirancang.

“Seperti yang kita ketahui, banyak dana perjalanan dinas, tes urine, bahkan dana propaganda (pemasangan iklan dan reklame) terpaksa dicoret,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam Rancangan Perubahan APBD 2016 terkoreksi hingga Rp 13 Miliar. Sekira Rp 7,3 Miliar dana transfer bagi hasil bukan pajak yang tak terealisasi atau ditunda oleh Pemerintah Pusat dan rasionalisasi DAU hingga mengoreksi anggaran hingga Rp 5,7 Miliar.

Sebelumnya, DPRD Kepahiang sempat mengakomodir anggaran senilai kurang lebih Rp 4 Miliar dalam APBD Kepahiang 2016 untuk mengadakan sepeda motor dinas bagi Ketua BPD dan imam desa/kelurahan.

“Kita menganggarkan pengadaan sepeda motor dinas untuk 234 desa dan kelurahan. Sepeda motor ini diperuntukkan bagi imam dan Ketua BPD dengan anggaran sekitar Rp 4 Miliar,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang, Edwar Samsi kalau itu. (pid)

 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.