Ini Pandangan Umum 4 Fraksi Terkait Rancangan APBD Perubahan 2020

September 14, 2020
Advertorial Birokrasi 0   155 views 0
Sidang paripurna DPRD Kepahiang

Pimpinan DPRD Kepahiang dan Bupati Kepahiang tampak khidmad menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum sidang paripurna dimulai (Foto: Humas DPRD Kepahiang)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan APBD 2020 pada sidang paripurna yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (14/09/2020).

Meski menyatakan setuju Raperda APBD Perubahan 220 itu untuk dibahas, namun empat fraksi ini menyoroti beberapa hal yang harus dijelaskan diperbaiki.

Juru bicara Fraksi NasDem, Bambang Asnadi menjelaskan, Fraksi NasDem menyoroti beberapa permasalahan yang berkaitan dengan target pendapatan pada APBD 2020, sehingga harus diubah pada Perubahan APBD 2020. Salah satunya dari segi belanja dan permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan adalah alasan untuk diajukan perubahan APBD tahun 2020.

“Fraksi Nasdem berkeyakinan bahwa pengajuan Raperda APBD Perubahan ini telah melalui kajian mendalam dari pemerintah daerah. Harapan kami dari Fraksi NasDem adalah agar Perubahan APBD 2020 yang direncanakan ini dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepahiang,” terang Bambang.

Terkait permasalahan penurunan target pendapatan sebesar 5,95 Persen yang tercantum dalam nota keuangan, Fraksi NasDem sepakat perlu adanya peningkatan kualitas SDM.

Kemudian, Fraksi Golkar GPPI menyoroti pencairan pinjaman dari PT SMI yang hanya sekira Rp 52 Miliar, padahal pengajuan pinjaman Pemkab Kepahiang adalah Rp 59.977.020.000.

“Terkait pencairan dana pinjaman dari PT SMI, kami Fraksi Golkar GPPI meminta kepada saudara Bupati untuk menjelaskannya. Kami juga meminta rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepahiang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peruntukannya,” sampai Juru Bicara Fraksi Golkar GPPI, Ansori M.

Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menyarankan agar Pemkab Kepahiang mencari celah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan merealisasikan aturan yang ada dalam Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kepahiang, kami menyarankan pihak eksekutif untuk dapat mencari celah atau sumber untuk meningkatkan PAD, salah satunya dengan menerapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kepahiang. Saat ini banyak sekali proses pembangunan yang tidak memiliki IMB,” tegas Jubir FKB Dwi Pratiwi Nur Indah Sari.

FKB juga meminta eksekutif melalui Dinas Pertanian untuk dapat menyeleksi tenaga penyuluh pertanian yang sesuai dengan kompetensi pendidikan.

“Terkait tenaga penyuluhan yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Pertanian, seharusnya sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dibutuhkan. Saat ini hanya sebagian kecil tenaga penyuluh kita yang memiliki kompetensi di bidang pertanian,” jelas Dwi Pratiwi.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi Demokrat Hati Nurani mengingatkan agar dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan 2020, TAPD dan Banggar dapat memilih program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

“Mengingat rancangan APBD kita mengalami defisit cukup besar, kami dari Fraksi Demokrat Hanura mengingatkan agar dapat memilih program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan skala prioritas,” Jubir Fraksi Demokrat Hanura Taswinata Diningrat membacakan.

Fraksi Demokrat Hanura juga berharap Perubahan APBD 2020 ini juga memasukkan anggaran untuk membantu pertumbuhan dan ekonomi masyarakat yang terimbas protokol kesehatan Covid-19.

“Fraksi Demokrat Hati Nurani juga mengharapkan agar penyusunan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2020 ini dapat membantu pertumbuhan dan meningkatkan ekonomi yang terimbas Covid-19, serta kembali menata program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepahiang,” jelas Taswin pada sidang paripurna yang  dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan, SP didampingi Wakil ketua 1 Andrian Defandra, M.Si dan Wakil Ketua II Drs. H. M Thobari Muad, SH serta dihadiri 18 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan menjelaskan, Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi itu pada sidang paripurna dengan agenda mendengar jawaban bupati pada 15 september 2020.

“Agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Bupati Kepahiang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepahiang yang dijadwalkan pada 15 september 2020,” kata Windra.(rilis/adv)

 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.