Keberatan 30 Persen APBDes Untuk Pemberdayaan, Forum Kades Protes ke DPRD

April 17, 2018
Birokrasi 0   103 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Forum Kepala Desa se-Kabupaten Kepahiang mengaku keberatan adanya kewajiban alokasi 30 Persen untuk pemberdayaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kepahiang Nomor 05 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBDes.

Ketua Forum Kades Idrus mengemukakan, ketentuan 70% untuk infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan dinilai tidak sesuai peruntukkan di desa. Ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing di ruang rapat Banggar DPRD Kepahiang, Senin (16/4/2018).

“Pada angka 58 ayat (1) di Perbup itu disebutkan Pemerintah Desa harus mengalokasikan 30 Persen untuk pemberdayaan yang kami nilai tidak tepat dengan tujuan desa,” sebut Idrus.

Menurut Idrus, dari anggaran 70% untuk infrastruktur tidak dapat digunakan maksimal , karena ada peruntukan bagi BUMDes 20%, pajak 11% dan biaya administrasi lainnya.

“Untuk membangun desa dengan 70% itu sedikit sekali karena banyak baginya lagi. Maksud kami, sebaiknya Perbup itu direvisi lagi, jangan ditetapkan 30% untuk pemberdayaan,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra yang memimpin RDP tersebut menerangkan jika Perbup tentang pedoman penyusunan APBDes di Kepahiang tersebut telah sesuai Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang penggunaan DD. Namun, Andrian tetap menyarankan agar eksekutif melakukan kajian soal persentase pembagian pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan.

“Perbup itu disusun pasti sudah berdasarkan Permendes Nomor 19/2017. Tetapi eksekutif bisa melakukan kajian soal perentasenya, jika memungkinkan kenapa tidak diubah,” kata Andrian.

Kepala Seksi PMD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Hendra mengakui jika Perbup tentang pedoman penyusunan APBDes telah mengacu pada Permendes No 19/2017 tentang penggunaan DD. Namun, dalam Permendes tersebut tidak mengatur persentase yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan.

“Dalam Permendes Nomor 19/2017 tentang penggunaan DD sudah diatur tentang proporsi penggunaan DD, namun perentasenya memang tidak. Kalau ada usulan revisi, tentu ini akan kami sampaikan,” ucap Hendra.(koe/pid)



Promosi BKD kepahiang
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *