Pengusaha Tambang Sebut Perizinan Dihambat, Ini Tanggapan Dinas ESDM

Oktober 20, 2016
Birokrasi Lingkungan 0   180 views 0

PROGRESKEPAHIANG.com – Warga Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang yang juga salah seorang pengusaha tambang galian C Jumatul Aria (45) menuding pengurusan izin pertambangan di Kepahiang sengaja dihambat.

Ia mengatakan, saat ini sedang menunggu rekomendasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepahiang sebelum terbitnya izin pengelolaan tambang galian C miliknya di Tebat Monok.

“Saya sudah minta rekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi. Kemudian, orang ESDM Provinsi juga sudah survey ke tambang saya, semuanya klir (clear) dan surat rekomendasi dari ESDM Provinsi keluar. Tapi, pas saya ajukan ke ESDM Kepahiang, sampai hari ini belum ada respon,” keluh Jumatul kepada jurnalis, Kamis (20/10/2016) di aula Kemenag Kepahiang.

Ia mengaku memiliki tambang galian C seluas 2,7 hektare di Desa Tebat Monok dan telah dikelola sekira 14 tahun dengan mempekerjakan empat orang.

“Tambang saya sudah 14 tahun operasi. Saya saat ini mau urus izin ternyata kok dipersulit,” kata dia.

Meski perizinan belum tuntas, lanjutnya, pengoperasian tambang galian C miliknya akan terus berlanjut demi mencukupi kebutuhan pekerjanya.

“Pekerja saya itu sudah kerja di tambang saja bertahun-tahun. Kalau tiba-tiba saya hentikan operasinya, nanti mereka mau makan apa? Mereka butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang diandalkan mereka hanya menambang pasir,” terang Jumatul.

Terpisah, Sekretaris Dinas ESDM Kepahiang, Muktar menjelaskan bahwa Dinas ESDM tak pernha menghambat penerbitan izin. Menurutnya, meski sudah ada rekomendasi Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, tetap saja tim di Kepahiang harus melakukan sejumlah kajian.

“Untuk surat rekomendasi galian C atas nama Jumatul Aria sudah kami terbitkan, bahkan sudah diteken langsung sama Plt Kadis ESDM Pak Ris Irianto. Nomor rekomendasinya 540/ 211/ PESDM/KPH/ 2016. Memang tak langsung terbit, ada sejumlah tahapan yang harus kami kaji lagi,”  kata Muktar.

Dinas ESDM Kepahiang, lanjut Muktar hanya memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi. Izin pertambangan tetap kembali ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

“Berdasarkan aturan yang berlaku, Dinas ESDM Kepahiang hanya mengeluarkan rekomendasi saja, untuk izin prinsipnya itu Dinas ESDM Provinsi,” jelasnya.

Kajian yang dilakukan Dinas ESDM Kepahiang sebelum menerbitkan surat rekomendasi, kata Muktar, yakni mempertimbangkan lokasi pertambangan. Lokasi itu masuk atau tidak dalam wilayah usaha pertambangan (WIUP) non logam dan batuan di wilayah Kabupaten Kepahiang (sesuai dengan keputusan menteri ESDM Nomor: 1095.K/30/MEM/ 2016 tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Sumatera).

“Kemudian, lokasi WIUP yang diusul dipastikan tak tumpang tindih dengan izin usaha  pertambangan (IUP) lain. Lalu, informasi soal RTRW-nya, status kawasan hutan dan daya dukung lingkungan harus dikaji dulu, baru bisa kita terbitkan surat rekomendasi itu, memang tak instan,” tegas Muktar.(pid)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.