KEPAHIANG, PROGRES.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang mengaku memiliki anggaran sebesar Rp 90 Miliar dalam APBD 2022. Namun, anggaran 62 Miliar dari total tersebut diharapkan dari proyeksi pinjaman di Bank Bengkulu (PT BPD Bengkulu).
Artinya, jika pinjaman tersebut tidak terealisasi, maka anggaran Dinas PUPR hanya Rp 28 Miliar. Itu sudah termasuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan).
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing Komisi III DPRD Kepahiang dengan Dinas PUPR Kepahiang, Jumat (27/05/2022) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kepahiang.
“Anggaran Dinas PU tadi kami sudah sampaikan (saat RDP) total sekitar Rp 90 Miliar.Itu terdiri dari dana DaK, DAU dan juga proyeksi pinjaman kita sebesar Rp 62 Miliar,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Sihaloho usai RDP.
Ia menambahkan, dengan terbatasnya anggaran tersebut, saat ini Dinas PUPR baru merealisasikan anggaran sekira 10 Persen.
“Realisasi anggaran saat ini baru di angka 10 persen terealisasi. Kita sudah ada terkontrak dua paket dan yang dalam proses tender ada tiga paket,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kepahiang Ansori berujar, Komisi III menyampaikan sejumlah pertanyaan yang akan dijawab secara tertulis oleh Dinas PUPR Kepahiang.
“Kita (Komisi III) memanggil Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang dan kita ajukan beberapa pertanyaan. Tadi kita minta jawabannya secara tertulis. Kami harap dalam waktu dekat mereka akan penuhi apa yang kita minta dan tanyakan tadi. Setelah kita terima jawabannya, akan kita gelar RDP lagi untuk sinkronisasinya,” ujar Ansori.(red)