Raperda APBD-P 2019 Setuju Dibahas, Ini Sorotan 5 Fraksi di DPRD Kepahiang

Agustus 13, 2019
Birokrasi Featured 0   278 views 0
Fraksi Golkar

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rica Denis, M.Si menyampaikan pemandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD Kepahiang, Selasa (13/08/2019) (Foto: Dok. DPRD Kepahiang/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Semua fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang telah sepakat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2019 dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini berdasarkan hasil sidang paripurna DPRD Kepahiang, Selasa (13/08/2019). Meski demikian 5 fraksi tersebut memberikan catatan agar Perubahan APBD 2019 bisa berkualitas.

Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya angka defisit dalam proyeksi anggaran, sehingga TAPD dan Banggar harus kerja ekstra untuk merasionalisasikannya.

“Tingginya angka defisit menuntut kerja keras TAPD, OPD dan Banggar untuk merasionalisasikannya. Jangan sampai yang beredar di masyarakat anggaran yang dirasionalisasi pada OPD hanya dilakukan Banggar DPRD,” ucap juru bicara Fraksi Golkar, Rica Denis.

Menurunnya PAD juga menjadi sorotan Fraksi Golkar dalam nota pengantar Raperda Perubahan APBD yang disampaikan Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid.

“Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi catatan yang harus dibenahi,” kata Rica.

Kemudian, Fraksi Gerindra menyoroti progres pembangunan masjid agung pada tahun anggaran 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 5 Miliar tetapi pembangunannya belum berlanjut.

“Yang ingin kami tanyakan kepada saudara bupati, apakah anggaran yang disediakan dapat diserap dalam waktu yang sangat terbatas ini?,” tanya juru bicara Fraksi Gerindra, Eko Guntoro.

Tak ketinggalan, partai yang dipimpin Hidayattullah Sjahid sendiri pun ikut memberikan catatan. Pemandangan umum Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh jubir Inalia juga menyoroti penurunan PAD dan menyarankan agar eksekutif bisa memaksimalkan retribusi dari sektor pariwisata untuk menambah PAD.

Sementara itu, Fraksi PKP Indonesia hanya menyarankan agar penambahan anggaran pada beberapa OPD dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD), seperti biasa menjadi fraksi yang paling banyak memberikan catatan. Mulai dari temuan adanya perbedaan antara laporan Banggar yang telah disepakati dalam nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 hingga soal ASN yang tidak betah lagi di Kepahiang.

“Mengutip berita media cetak tentang Aparatur Sipil Negara yang terus berkurang dalam kurun waktu 3 tahun, bahkan mencapai 100 orang ASN yang pindah ke luar Pemkab Kepahiang. Sementara ASN yang pindah dari kabupaten/kota lain ke Kepahiang hanya 20 orang. Ini menunjukkan ASN tidak betah di Kepahiang. Ini harus disikapi dengan memperketat persyaratan pindah tugas, karena mengingat Kabupaten Kepahiang masih kekurangan SDM Aparatur Sipil Negara,” papar juru bicara Fraksi KPD, Edwar Samsi.(pid)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.