Sikapi Realisasi APBD 2017, Banggar DPRD Kepahiang Sampaikan 7 Rekomendasi, Apa Saja?

Agustus 20, 2018
Berita Utama Birokrasi 1   563 views 0

PROGRES.ID, KEPAHIANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan 7 rekomendasi kepada Bupati Kepahiang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan APBD 2017. Rekomendasi ini disampaikan juru bicara Banggar Edwar Samsi saat sidang paripurna DPRD Kepahiang, Senin (20/08/2018) pukul 14.00 WIB di ruang sidang utama DPRD Kepahiang.

Rekomendasi pertama Banggar, yakni meminta Bupati Kepahiang menghargai dan mematuhi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan eksekutif tidak mengubah hasil kesepakatan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Banggar DPRD
Juru bicara Banggar Edwar Samsi saat membacakan laporan | Foto: Humas DPRD Kepahiang/PROGRES KEPAHIANG

“Saudara Bupati perlu senantiasa menghargai setiap kesepakatan bersama DPRD Kepahiang melalui Badan Anggaran yang sudah dinyatakan dalam rapat gabungan komisi, apabila ada perubahan wajib dikoordinasikan kepada pimpinan atau Banggar DPRD Kepahiang,” ungkap Edwar saat membacakan laporan Banggar.

Banggar DPRD juga meminta Bupati Kepahiang menindaklanjuti hasil temuan BPK RI pada tahun anggaran 2017.

“Untuk memperlancar proses evaluasi Raperda ini, yang akan dilakukan Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, DPRD Kepahiang mengimbau agar saudara bupati menindaklanjuti semua temuan terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2017,” imbuhnya.

Rekomendasi ketiga, Banggar meminta eksekutif agar merencanakan PAD berdasarkan potensi yang riil.

“Banggar DPRD Kepahiang menyarankan agar kedepan dalam perencanaan PAD, benar-benar didasarkan pada potensi yang tersedia, sehingga OPD yang tidak berpotensi memiliki PAD tak perlu dibebankan PAD,” terangnya.

Rekomendasi keempat, Banggar meminta Bupati Kepahiang segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan potensi PAD, sehingga kontribusi PAD dapat ditingkatkan.

“Setelah mencermati data capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 yang masih didominasi transfer pusat dan provinsi serta rendagnya PAD, maka Banggar mengimbau agar bupati segera melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan potensi PAD,” jelas Edwar.

Banggar juga merekomendasikan bupati agar memberikan reward dan punishment terhadap kepala OPD yang capaian PAD di OPD-nya terbilang fantastis.

“Meminta agar bupati menerapkan mekanisme reward dan punishment sebagai bentuk penghargaan dan penghukuman atas kinerja pimpinan OPD dalam pengelolaan PAD,” sampai Edwar.

Setelah mencermati besarnya alokasi belanja pegawai dalam APBD 2017, lanjut Edwar, Banggar DPRD Kepahiang merekomendasikan agar penganggaran belanja pegawai pada APBD tahun mendatang dapat ditekan dan diprioritaskan pada belanja modal untuk pembangunan.

Baca Selengkapnya…



1 of 2

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.