Tak Puas ke DPRD, PKL Geruduk Kantor Bupati, Sekda Telepon Kasatpol PP

Juli 27, 2018
Birokrasi Peristiwa 0   203 views 0
Penertiban PKL

Sekda Kepahiang Zamzami Zubir menghubngi Kasatpol PP untuk memberikan penjeasan terkait penertiban PKL | Foto: Koko/PROGRES KEPAHIANG

PROGRES.ID, KEPAHIANG – Tak puas hanya menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Kepahiang, puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor Bupati Kepahiang. Para PKL didampingi anggota DPRD Agus Sandrilla yang sempat menjawab keluhan PKL ini di Kantor DPRD sebelumnya.

Di depan Kantor Bupati, PKL berhasil menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang Zamzami Zubir dan meminta kebijakan Pemkab Kepahiang memberikan keleluasaan bagi mereka berjualan lagi di kawasan Pasar Kepahiang.

Kepada Zamzami, PKL mengaku telah melanggar aturan dengan berjualan di badan jalan, namun mereka tetap ingin berjualan di kawasan tersebut atau lokasi lain yang dinilai strategis.

“Kami akui bahwa kami memang melanggar dengan berjualan di badan jalan. Tapi solusi baiknya dari pemerintah kami ini di mana tempat kami yang layak untuk berjualan,” keluh salah seorang pedagang di hadapan Zamzami Zubir.

Mendengar keluhan para pedagang, Sekda Zamzami yang kebingungan langsung menghubungi Kasatpol PP melalui sambungan telepon.

“Ini demo pedagang kaki lima ini menyampaikan aspirasi di Pemda. Ya…ya ditunggu ya…,” ucap Zamzami.

Kasatpol PP Bambang Utomo  saat tiba di Kantor Bupati menjelaskan bahwa ia akan mendiskusikan keluhan pedagang dengan PKL di kantor Satpol PP.

“Ee… makanya gini untuk para pedagang buah ini kan yang jelas kawasan itu kan diatur oleh peraturan daerah tidak boleh berjualan di sana, itu yang pertama. Yang kedua kita tidak melarang orang mau berusaha, itu kita senang hati, tapi jagan di tempat yang dilarang. Nah, soal pengalihan tempat itu bukan wewenang kami di mana ditempatkan atau mau berusaha di mana. Hari senin kita rapat,” jelas Bambang tegas.

Ia menegaskan pula bahwa Perda terkait kawasan yang dilarang tersebut sudah ditetapkan dan harus diterapkan. “Ooo… sudah, sudah lama Perda nomor berapa itu?,” tanyanya dengan anggota Satpol PP.(koe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.