Sebut Peredaran Narkoba Masih Marak, Pemkab Kepahiang Disarankan BNN Bentuk Perda

Juli 18, 2019
Hukum 0   234 views 0
Audiensi Kepala BNN Provinsi

Foto bersama usai acara audiensi Kepala BNN Provinsi Bengkulu (Foto: Koko/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Peredaran Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong masih terbilang marak. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu menyarankan Pemkab Kepahiang dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik mengatur tentang Narkoba di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Ini diungkapkan Kepala BNN Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Agus Riansyah saat kegiatan audiensi dengan jajaran Pemkab Kepahiangaula Setdakab Kepahiang, Rabu (17/07/2019).

“Untuk mengantisipasi peredaran Narkoba sejak dini, tidak cukup hanya dengan pemberantasan, tapi harus diikuti dengan langkah pencegahan. Untuk itu mari kita bersama-sama membentuk payung hukum tentang Narkoba khusus di wilayah kita,” saran Agus.

Pantauan BNN Provinsi Bengkulu, kata Agus, peredaran Narkoba di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong sudah masuk dalam kategori luar biasa.

“Sudah masuk kategori luar biasa, untuk itu ayo kita sepakati bersama, Pemkab dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) bersama-sama mendorong agar Perda ini bisa terwujud dan tentu harus diaplikasikan,” jelas Agus.

Untuk diketahui, selama tahun 2019 ini, kasus peredaran narkoba yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang sebanyak 17 kasus dengan 26 orang tersangka. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 1,5 Kg Ganja Kering, 30 gram sabu, 8 paket kecil ganja, 30 paket kecil sabu, dan 1 paket sedang sabu.

Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid berujar, Pemkab Kepahiang serius membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang. Hidayat pun meyakinkan Pemkab Kepahiang akan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang narkoba dan akan diusulkan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun mendatang.

“Payung hukum Ini penting sebagai dasar kita mengantisipasi peredaran Narkoba. Nanti DPRD yang baru kita ajak untuk mengusulkan agar Raperda ini bisa masuk Prolegda. Tanpa payung hukum, tentu ada keterbatasan Pemkab dan lebih banyak mengandalkan penegak hukum,” kata Hidayat. (koe)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.