Seluruh Fraksi DPRD Kepahiang Terima Pertanggungjawaban APBD 2019

Agustus 11, 2020
Berita Utama Hukum 0   242 views 0
Ketua DPRD dan Wabup

Semua fraksi di DPRD Kepahiang akhirnya menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perda (Foto: Humas DPRD)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 akhirnya disepakati menjadi Perda pada sidang paripurna DPRD Kepahiang yang digelar pada Selasa (11/08/2020). Ini setelah semua fraksi atau sebanyak 4 fraksi di DPRD Kepahiang menyetujui pertanggungjawaban Bupati Kepahiang.

Meski menyepakati Perda tersebut, hampir semua fraksi tetap memberikan catatan kepada eksekutif untuk membenahi sejumlah sektor.

Fraksi Golkar GPPI adalah salah satu fraksi yang menyoroti penurunan serapan anggaran pada tahun 2019. Fraksi ini mengharapkan ada perbaikan serapan anggaran. Pasalnya, beberapa OPD diketahui ada yang serapan anggarannya hanya 83,38 Persen.

“Terdapat penurunan realisasi belanja daerah sebesar 83,38% pada beberapa OPD. Fraksi Golkar GPPI meminta bupati melakukan evaluasi, khususnya yang berkenaan pada urusan wajib pemerintahan daerah. Fraksi Golkar GPPI mengapresiasi saudara bupati atas capian PAD sebesar Rp 36.278.690,193,33 dari target sebesar Rp 38.122.820.384,18 atau 95,16%. Realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 34.444.903.015,92,” sebut Juru Bicara Fraksi Golkar GPPI, Nyimas Tika Herawati.

Sorotan yang sama juga datang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Meski menerima Raperda tersebut menjadi Perda, FKB meminta OPD yang target PAD-nya tidak tercapai untuk dievaluasi.

“Kami telah mempelajari laporan realisasi anggaran, ada OPD yang hanya mencapai 60%. Jika terus seperti ini maka visi misi bupati menjadikan Kepahiang maju mandiri dan sejahtera sulit terwujud. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyoroti agar target PAD yang tak tercapai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas PU dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, agar dilakukan evaluasi,” ucap Jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dwi Pratiwi NIS.

Foto bersama

Ketua DPRD Windra Purnawan, SP menyerahkan berita acara pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2019 kepada Wabup Netti Herawati yang didampingi Waka I DPRD Andrian Defandra, SE, M.Si dan FKPD (Foto: Humas DPRD)

Sementara itu, Fraksi Demokrat Hanura meminta eksekutif bisa mempercepat realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sebelumnya menjadi temuan BPK RI untuk diselesaikan.

“Fraksi Demokrat Hati Nurani meminta saudara bupati agar memerintahkan kepala OPD dalam penyelesaiannya,” tegas Jubir Fraksi Demokrat Hanura, Nanto Usni saat membacakan pandangan akhir fraksinya.

Fraksi NasDem pada kesempat itu memberikan apresiasinya kepada Bupati Kepahiang karena capaian PAD secara keseluruhan mencapai 95,16 persen dengan nilai Rp 36.278.690.193,33.

“Ini tentunya tidak mudah dan butuh telaah serta inovasi mendalam. Fraksi Nasdem menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 disahkan menjadi Perda,” pungkas Maryaun, Jubir Fraksi NasDem pada sidang paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Windra Purnawan tersebut.

Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati yang menghadiri sidang paripurna tersebut menyampaikan terimakasihnya kepada DPRD Kepahiang yang telah membahas Raperda tersebut hingga akhirnya dapat disahkan. Netti mengatakan, masukan dari setiap fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk eksekutif merealisasikan anggaran lebih baik.

“Catatan dan masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan kami tindaklanjuti untuk perbaikan pada masa mendatang,” kata Netti.(rls/red)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.