Soal Raperda Kepemudaan, Tokoh Pemuda Kepahiang: Sebaiknya Tunda Dulu

Mei 25, 2021
Berita Utama Hukum 0   226 views 0

Ilustrasi: Istiemewa/PROGRES.ID

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Tokoh Pemuda Kepahiang Aan Julianda, MH menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan belum mendesak untuk dibentuk. Pasalnya, belum ada kesiapan instrumen untuk merealisasikan raperda tersebut.

“Masih sangat banyak persoalan dalam raperda ini. Saya sarankan untuk ditunda dulu pengesahannya. Bukan berarti seluruh isi raperda ini bermasalah, tetapi dari pada belum lama nanti sudah direvisi lebih baik dimatangkan lagi,” tambahnya.

Aan menyoroti beberapa pasal yang dinilainya belum sempurna dan harus ada penggodokan lebih lanjut.

“Saya lihat pada diktum Mengingat angka 5 di situ disebutkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian uraiannya pasal 21 dan pasal 23 justru tidak disebutkan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui organisasi pemuda atau per individu pemuda?,” ucap Aan.

Aan juga menerangkan, pada pasal 30 tidak dijelaskan tentang pendidikan kepemudaan. Pelatihan kepemudaan bahkan sudah berlangsung dan dilakukan organisasi kepemudaan berskala besar.

“Harus jelas juga soal pendidikan kepemudaan. Yang menyelenggarakan siapa? Organisasi pemuda? Apa Pemerintah Daerah? Sekarang ini organisasi kepemudaan sudah banyak yang menyelenggarakan pelatihan, bahkan materinya sudah sesuai dengan kurikulum yang diuraikan Raperda ini,” terang Aan.

Aan juga menyarankan, setiap organisasi pemuda harus memiliki badan hukum (akta notaris) sebagai standar hukum organisasi.

“Terkait pendataan organisasi kepemudaan, perlu dimasukkan syarat organisasi pemuda yang sah adalah memiliki  badan hukum. Ini penting sebagai standar administrasi sebuah organisasi,” imbuhnya.

Ia juga mengomentari pasal 71 tentang sanksi. Dalam pasal itu disebutkan, organisasi yang tidak melaporkan kegiatan 2 tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendataan organisasi di Kaupaten Kepahiang.

“Dua tahun tidak aktif akan dihapus. Terus bagaimana yang sama sekali tidak ada dalam daftar, tapi eksis? Kegiatan yang dimaksud ini juga harus dipertegas. Ada organisasi pemuda yang kegiatannya hanya melakukan kontrol kebijakan pemerintah, tapi tak punya kegiatan seremonial. Apakah yang seperti ini dianggap tidak aktif karena tak punya kegiatan seremonial?,” sampainya.

Terpisah, Ketua Umum Forum Mahasiswa Kepahiang (Fomak), Sandes Syahputra mengatakan, telah menerima draf Raperda tersebut. Fomak, lanjutnya, sudah pula menelaah pasal per pasal dalam draf Raperda tersebut. Tapi, ia menyayangkan tidak ada naskah akademik yang diberikan kepada mereka.

“Kita sudah terima naskahnya dari Pansus I, tapi naskah akademiknya kami tidak terima. Kami sudah membaca poin per poin, pasal per pasal dari draf tersebut. Memang masih banyak yang harus dibenahi,” ungkap Sandes.

Sandes mengharapkan DPRD Kepahiang dapat mengundang sejumlah organisasi pemuda untuk duduk bersama membahas Raperda itu.

“Kalau memang serius, maka Dewan harus mengundang semua organisasi kepemudaan dalam satu forum. Dalam forum itu, nanti kita sampaikan masuka dan kritik terkait Raperda ini. Jangan sampai Raperda ini dibuat terburu-buru dan nantinya tidak begitu ada manfaatnya,” pungkas Sandes. (pid)

Banner BKD Kepahiang



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.