Soal Kode Etik, Kuasa Hukum Paslon Nomor 2 Laporkan Zainal Ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu

November 23, 2020
Hukum Politik 0   424 views 0
Melapor ke DPRD Provinsi

Kuasa Hukum Paslon Dayat-Nata melapor ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu (Foto: Ist/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Tak cukup melapor ke Bawaslu Kepahiang saja, Relawan Paslon Nomor 2 juga melaporkan Ketua Tim Kampanye Ujang Syaripudin-Firdaus Djailani, Zainal ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (23/11/2020). Pasalnya, Relawan Dayat-Nata juga menilai Zainal melanggar kode etik.

Tim Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 (Hidayattullah Sjahid dan Zurdi Nata), Zainal Abidin Tuatoy mengatakan, laporan itu terkait beredarnya video berdurasi 1 menit 31 detik yang di dalamnya ada pemuatan kalimat merendahkan calon nomor 2.

“Video itu menurut kami telah merugikan klien kami dan perbuatan terlapor (Zainal) sudah melanggar ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu,” ucap Zainal Abidin di Knator DPRD Provinsi Bengkulu.

Zainal Abidin menilai Zainal telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

“Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, anggota DPRD juga memiliki kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan serta mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, apa yang dikatakan terlapor dalam video itu tidak pantas diucapkan seorang anggota DPRD dan telah melanggar norma kesusilaan sebagai anggota DPRD Provinsi.

“Berdasarkan hal tersebut, menurut kami, Terlapor telah melanggar kode etik DPRD Provinsi Bengkulu karena dalam video yang beredar tersebut, kalimat terlapor sangat tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan dalam kedudukan Terlapor sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu,” imbuhnya.

Terpisah, Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 2 juga melakukan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran larangan kampanye yang disampaikan pada hari Jumat lalu.

Dede Frastien selaku bagian dari Tim Kuasa Hukum Paslon Hidayattullah Sjahid-Zurdi Nata mengatakan, untuk melanjutkan laporan mereka perlu melengkapi berkas.

“Kedatangan kami ke Bawaslu Kepahiang ini untuk melakukan tindak lanjut atas laporan kami tempo hari dan melengkapi berkas-berkas permintaan dari Bawaslu Kepahiang. Ada 6 poin permintaan Bawaslu Kepahiang yang wajib kami penuhi. Dasarnya surat Bawaslu Kepahiang Nomor 89/K.BE-05/PM.06.02/XI/2020, dan hari ini sudah kami penuhi. Jadi, tinggal menunggu tindakan selanjutnya lagi dari Bawaslu Kepahiang,” jelas Dede Frastien.

Sebelumnya, Zainal sudah dilaporkan ke Bawaslu Kepahiang karena dinilai melakukan pelanggaran atau larangan seperti diatur dalam Pasal 69 huruf b dan c jo Pasal 187 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.(cj1)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.