Belum Terima Instruksi KPU RI, KPU Kepahiang Terpaksa Tunda Penetapan Caleg Terpilih

Juli 3, 2019
Berita Utama Hukum 0   414 views 0
Rapat pleno penetapan ditunda

Sempat dibuka, KPU Kepahiang terpaksa menunda rapat pleno penetapan calon anggota DPRD Kepahiang terpilih karena belum mendapat instruksi KPU RI (Foto: Koko/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat mengungkapkan, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). KPU RI pun harus menunggu MK menuntaskan proses pencatatan permohonan sengketa pileg di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

“Saat ini MK belum menuntaskan pencatatan PHPU di BRPK,” ungkap Mirzan.

KPU Kepahiang yang sempat membuka rapat pleno penetapan caleg DPRD Kepahiang terpilih di aula Hotel Puncak, Rabu (03/07/2019) terpaksa hanya membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara saja dan menunda pelaksanaan rapat pleno.

Komisioner KPU Kepahiang Supran Efendi memastikan rapat pleno penetapan calon terpilih tidak dapat digelar dan harus ditunda hingga Kamis atau hingga waktu yang tepat sesuai instruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu.

“Penetapan perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Kepahiang akan dilakukan besok (Kamis, 4 Juli 2019). Insya Allah jika tidak ada perubahan, karenan hari ini baru pembacaan dan rekap data saja, ini berdasarkan imbauan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu,” ungkap Supran Efendi.

Menurut Supran, KPU Kepahiang akan kembali mengundang partai politik untuk dapat mengikuti rapat pleno penetapan calon anggota DPRD Kepahiang terpilih pada Kamis, 4 Juli 2019.

“Akan kita lanjutkan penetapannya pada 4 Juli 2019, jika tidak ada perubahan, sambil menunggu petunjuk KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu selanjutnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 memang disebutkan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tak ada perselisihan hasil Pemilu bisa dilakukan paling lama tiga hari setelah MK mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam BRPK.(koe/red)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.