KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 Defisit Rp 18,3 Miliar

Agustus 24, 2020
Berita Utama Birokrasi 0   315 views 0
dokumen nota pengantar

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hdiayattullah Sjahid, MM, IPU menyerahkan nota pengantar KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2020 kepada Wakil Ketua I DPRD Andrian Defandra, SE, M.Si disaksikan Ketua DPRD Windra Purnawan, SP (Foto: Humas DPRD)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid menyampaikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (24/08/2020).

Bupati Hidayat menyebut, dalam rancangan KUA-PPAS itu masih terdapat defisit senilai  Rp 18.350.428.591,70. Ia pun mengajak Badan Anggaran (Banggar) untuk dapat merasionalisasikan rancangan itu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dengan defisit sebesar Rp 18.350.428.591,70, rancangan KUA dan PPAS perubahan tahun 2020 harapannya dapat dibahas Banggar dan TAPD untuk disepakati dalam nota kesepakatan yang akan menjadi dasar rancangan APBD Perubahan tahun 2020 dapat tepat waktu,” ungkap Bupati Hidayat.

Bupati Hidayat merincikan, proyeksi anggaran pendapatan daerah dalam PPAS perubahan tahun 2020 senilai Rp 729.014.560.623,98. Itu terdiri dari proyeksi PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Disebutkan pula jumlah proyeksi belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 842.389.659.099,92.

“Pembiayaan netto sebesar Rp 95.184.669.884,24. Sehingga terdapat defisit anggaran setelah dikurangi pembiayaan netto sebesar Rp 18.350.428.591,70,” ucapnya.

Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra yang memimpin sidang berujar, akan menyerahkan nota pengantar itu ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima nota pengantar rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2020 dari saudara Bupati, selanjutnya nota pengantar rancangan ini akan kita serahkan kepada Badan anggaran DPRD melalui rapat gabungan komisi untuk segera dilakukan pembahasan,” ujar Andrian yang didampingi Ketua DPRD Windra Purnawan.(rls/red)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.