Minta Carikan Solusi, BPSK Kepahiang Temui Ketua DPRD Windra Purnawan

Oktober 7, 2019
Audiensi BPSK

BPSK Kepahiang menyampaikan permasalahan BPSK dan meminta solusi dari Ketua DPRD Windra Purnawan (Foto: Humas DPRD/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kepahiang  menemui Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP pada Senin (07/10/2019).

Anggota BPSK yang bertemu pimpinan DPRD yakni Yeni Andriani, Untung Saputra dan Juliman Fauzi meminta bantuan DPRD Kepahiang terkait kejelasan badan tersebut.

“Kami ini meminta dukungan DPRD Kepahiang, karena hingga saat ini BPSK Kepahiang terkesan mati suri. Padahal kami ini diangkat atau dilantik oleh Bupati Kepahiang berdasarkan SK Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 yang lalu,” ungkap Yeni.

Ia menambahkan, BPSK pernah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, namun saat itu pegawai Disdagkop UKM menjelaskan hak keuangan BPSK telah dialihkan ke Pemprov Bengkulu.

“Kita sudah koordinasi ke Dinas Perdagangan, tapi kata mereka yang kami temuiwaktu itu mengatakan hak dan keuangan BPSK telah dikembalikan atau ditarik ke Pemprov. Tapi masalahnya hingga saat ini kami belum menerima surat peralihan yang dimaksud,” imbuhnya.

audiensi bpsk

Dinas Dagkop UKM Kepahiang memberikan penjelasan terkait BPSK Kepahiang (Foto: Humas DPRD/PROGRES.ID)

Sementara itu, Kepala Disdagkop UKM H. Husni Thamrin menjelaskan bahwa ia baru tahu ada SK terkait pengangkatan BPSK.

“Saya juga baru tahu ada SK ini dan di sini saya juga lihat ada unsur pemerintahnya. Ini akan saya cari kejelasan dan bicarakan kepada unsur pemerintah yang ada dalam SK ini. Di sini kan ada nama Pak Ardiansyah dan pak Amir Hamzah, orangnya masih ada karena selintas yang saya dengar waktu masuk ke Disdagkop UKM dulu, pas ada perubahan nomenklatur. Bisa saja benar kewenangan ini diambil alih Pemprov Bengkulu sehingga kita tidak bisa mengajukan anggaran dan lainnya,” jelas Husni.

Husni menyarankan, usai audiensi tersebut, BPSK sebaiknya membuat telaah permasalahan yang kemudian disampaikan ke Pemprov Bengkulu melalui Disdagkop UKM Kepahiang.

“Setelah audiensi ini saya harap BPSK bisa membuat semacam telaah terhadap permasalahannya dan sampaikan kepada kami untuk kita bersama melakukan audiensi kepada pihak Pemprov Bengkulu supaya ada kejelasan atas BPSK ini,” terangnya.

Ketua DPRD Windra Purnawan meminta Kepala Disdagkop UKM Husni Thamrin segera berkoordinasi dengan Pemprov Bengkulu hingga ditemui kejelasan status BPSK Kepahiang, baik terkait hak dan keuangan serta tanggung jawab badan tersebut.

“Pak Husni saya harap bisa langsung berkoordinasi dengan Pemprov Bengkulu. Kalau memang ada peralihan kewenangan ke provinsi atau disebabkan adanya perubahan nomenklatur, harus jelas keberadaan BPSK ini. Atau jika ada Surat Keputusan Menteri yang dianulir juga harus ada suratnya juga. Terus terang saja, saya bahkan baru tahu kalau di Kepahiang ini ada BPSK, kalau tidak ada audiensi ini saya tidak tahu,” kata Windra.(pid)

Logo Warta Parlemen Kepahiang



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.