Pilkada 2020, Honor Penyelenggara Ad Hoc Naik, Asuransi Tetap Tak Ada

Oktober 1, 2019
Berita Utama Birokrasi 1   238 views 0
KPU Kabupaten Kepahiang

Ketua KPU Kepahiang Mirzan P Hidayat didampingi komisioner lainnya dan Sekretaris KPU memberikan penjelasan pers terkait Pilkada 2020 (Foto: Amin/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Honor penyelenggara ad hoc dalam Pilkada Kepahiang 2020 akan naik. Kenaikan honor penyelenggara ad hoc ini akan berlaku mulai tingkat Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), PPS hingga KPPS, termasuk sekretariatnya masing-masing.

“Kalau di Pemilu 2019 lalu, honor Ketua PPK adalah Rp 1.800.000. Nah, berdasarkan usulan KPU RI ke Kemenkeu, honor PPK itu naik, usulan ya, jadi Rp 2.950.000. Artinya ada kenaikan sekitar Rp 1 Juta,” ungkap Ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat pada rakor pelayanan informasi pers di aula KPU Kepahiang, Senin (01/09/2019).

“Ini berlaku juga untuk PPK, berlaku juga untuk Sekretariat PPK, , juga bagi PPS dan sekretariat PPS,” imbuh dia.

Mirzan menuturkan, kenaikan itu menyesuaikan usulan KPU RI kepada Kemenkeu. Sehingga KPU pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota turut menyesuaikan.

“Ketika terjadi kenaikan yang disampaikan KPU RI, usulan yang sudah kami rasionalisasikan sebelumnya pada angka Rp 18 Miliar, maka muncullah angka Rp 3,9 Miliar. Dari angka itu kami ajukan lagi, dari Rp 18,1 Miliar. Sehingga jadi muncul Rp 21,9 Miliar. Itu adalah murni usulan kenaikan badan ad hoc,” ungkap Mirzan.

Meski demikian, KPU Kabupaten Kepahiang tetap menunggu regulasi berikutnya dari KPU RI terkait usulan kenaikan itu.

“Realisasinya kita belum tahu kenaikannya seperti itu, karena angka Rp 2.950.000 (acuan) dari ketua PPK itu adalah angka ajuan maksimal. Untuk itu kami masih akan menunggu regulasi lebih lanjut,” imbuh Mirzan.

Tak Ada Asuransi

Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, KPU belum mampu mengakomodir asuransi bagi penyelenggara ad hoc. Artinya, jika anggota PPK, PPS dan KPPS mengalami sakit, maka tetap mengandalkan kartu KIS dari BPJS masing-masing.

Menurut Komisioner KPU Kepahiang Supran Efendi, kenaikan honor penyelenggara ad hoc adalah bagian dari inisiatif KPU RI yang belum mampu memberikan asuransi.

“Kenaikan honor penyelenggara ad hoc itu adalah bagian dari itu. Kalau pos khusus untuk asuransinya memang tidak ada. Kenapa dinaikkan honornya, mungkin itu juga salah satu alasannya,” ungkap Supran.(pid)



One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.