RS Dua Jalur Bisa Beroperasi Jika Pemkab RL Sudah Lengkapi Izin Ini di Kepahiang

Juni 11, 2019
Featured Hukum 1   241 views 0
Diskusi Pembangunan Kepahiang

Diskusi pembangunan di Kabupaten Kepahiang bersama jurnalis dan LSM di aula Setda Kepahiang (Foto: Amin/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid menegaskan tidak ada perubahan tapal batas meski ada bangunan milik Pemkab Rejang Lebong (RL) di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi, berupa Rumah Sakit. Mengubah batas kabupaten, menurut Hidayat, berarti melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Lebong di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Ini ditegaskannya pada acara Diskusi Pembangunan di Kabupaten Kepahiang, Senin (11/06/2019) di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kepahiang.

“Tidak ada perubahan tapal batas, atau pergeseran batas, itu tidak ada. Kalau di situ ada bangunan rumah sakit milik Rejang Lebong itu tidak berpengaruh dengan batas wilayah. Jadi kalau ada kabar yang menyebutkan ada sebagian warga Merigi jadi warga Rejang Lebong atau sebalik itu tidak ada,”  terangnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bisa membangun bangunan di mana pun, bahkan di provinsi lainnya di Indonesia, namun tetap patuh dengan regulasi di daerah tempat bangunan itu dibangun.

“Pemprov Bengkulu punya bangunan di Jakarta. Indonesia kan punya kok rumah sakit di Palestina. Itu statusnya punya Indonesia, tapi lokasinya saja di Palestina. Soal izin dan sebagainya emngikuti peraturan di sana (Palestina),” terang Hidayat.

Meski demikian, terkait izin, Pemkab Rejang Lebong wajib mengajukannya ke Pemkab Kepahiang sesuai dengan aturan yang ada di Kepahiang.

“Karena rumah sakit itu berada di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Kepahiang, semua izin rumah sakit harus diurus di Kepahiang,” terang Hidayat.

Ia berujar, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan tersebut sudah diajukan Pemkab RL dan saat ini tengah diproses di Dinas PMPTSP Kepahiang. Sementara itu, izin praktik belum diajukan ke Dinas Kesehatan Kepahiang.

“Semua perizinan harus dilakukan di Kepahiang. IMB-nya sedang diproses di Dinas Penanaman Modal. Tinggal izin praktiknya yang belum. Saya sudah sampaikan itu ke Sekda Rejang Lebong, Pak Denni, saya harap itu bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.(pid)

Publikasi BKD Kepahiang Bayar PBB



One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.