Sampaikan LKPJ 2020, Bupati Sebut Realisasi Belanja Daerah Capai Rp 606 Miliar

April 12, 2021
Berita Utama Birokrasi 0   205 views 0

Bupati Dr. Ir Hidayattullah Sjahid, MM didampingi Wabup H Zurdi Nata, S.IP dan pejabat lainnya menyerahkan LKPJ 2020 kepada Waka I DPRD Andrian Defandra M.Si didampingi Waka II Drs. H. Thobari Muad dan Sekwan Roland Yudhistira, M.Si (Foto: DPRD Kepahiang)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2020 mencapai 86,49 persen atau mencapai Rp 606.629.536.121,23. Belanja daerah sebelumnya dianggarkan senilai Rp 722.140.949.661,22.

Ini disampaikannya pada sidang paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang Tahun 2020, Senin (12/04/2021).

Disampaikannya juga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp 754.061.901.016,98 mampu terealisasi sebesar Rp 713.733.252.899,14 atau mencapai 94,65 persen.

Kemudian, Pemkab Kepahiang juga menerima transfer bantuan keuangan sebesar Rp 142.105.621.240,00 dengan realisasi sebesar Rp.140.892.113.326 atau sebesar 99,15 persen. Lalu pada pembiayaan tahun 2020 setelah perubahan antara lain penerimaan pembiayaan sebesar Rp 110.184.669.884,24 terealisasi sebesar Rp 39.577.534.138,65 atau sebesar 35,92 persen.

Bupati Hidayat mengatakan alokasi anggaran belanja daerah dan transfer sebesar Rp 864.246.570.901,00 dan terealisasi sebesar Rp 747.521.649.447 atau sebesar Rp 86,49 persen. Ia menyebut alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 172.617.903.228,84 dan sektor kesehatan Rp 140.651.855.785,24.

“LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan APBD tahun 2020 yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Kepahiang nomor 10 tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020, dan Perbup nomor 22 tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun 2020 sebagai arah dan kebijakan umum kabupaten kepahiang tahun 2020,” sampai Bupati Hidayat pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Andrian Defandra tersebut.

Bupati Hidayat menjelaskan, LKPJ ini merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD.

“LKPJ ini mengacu pada PP 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Waka I DPRD Andrian Defandra mengatakan, pertanggungjawaban Bupati Kepahiang tahun 2020 yang telah diterima akan dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) agar dapat diberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut.

“LKPJ dimaksud telah disetujui untuk dibahas dan dipelajari secara mendalam oleh Komisi-Komisi DPRD. Adapun hasil pembahasan oleh komisi dimaksud akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD yang akan disampaikan dalam rapat paripurna,” kata Andrian.(rls/red)

Banner BKD Kepahiang



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.