Wow! Bakal Ada Pasal di Kode Etik DPRD yang Larang Dewan “Komunikasi” dengan OPD Soal APBD

Agustus 30, 2019
Berita Utama Hukum 0   367 views 0
Panja Kode Etik DPRD

Panja Kode Etik DPRD Kepahiang tengah membahas Kode Etik Dewan (Foto: Humas DPRD/PROGRES.ID)

KEPAHIANG, PROGRES.ID –  Baru sepakan sejak pengambilan sumpah, anggota DPRD Kepahiang periode 2019-2024 sudah bekerja dengan cepat. Selain sudah membentuk fraksi-fraksi dan pembentukan Panitia Kerja (Panja), anggota DPRD yang tergabung dalam Panja Tatib dan Kode Etik sudah mulai membahasnya.

Jumat (30/08/2019), Panja Tatib dan Kode Etik sudah meminta masukan dari anggota Panja terkait pasal-pasal yang harus diubah.

Menariknya, di Panja Kode Etik Anggota DPRD Kepahiang, bakal ada sanksi bagi anggota DPRD yang melakukan komunikasi pembahasan APBD. Pernah diutarakan Ketua Sementara DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, pasal tentang sanksi itu harus ada untuk menekan praktik transaksional pada saat pembahasan APBD.

“Jika ingin maju, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyatharus berbenah menjadi lebih baik, dan harus hadir demi kepentingan rakyat,” tegas Windra saat berbincang dengan Progres.ID belum lama ini.

 

Tak hanya itu, pasal yang juga menarik untuk disoroti adalah soal sanksi bagi anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat paripurna. Pasal ini dibuat agar anggota DPRD tidak seenaknya absen tanpa alasan yang jelas dan menekan sidang paripurna ditunda akibat tidak kuorum.(red/koe)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.