KEPAHIANG.PROGRES.ID, Kalimantan Timur – Isu anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak mengenakan hijab atau jilbab saat pengukuhan di Istana Negara IKN menuai sorotan.
Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa keputusan para Paskibraka putri untuk tidak memakai jilbab dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam jumpa pers yang diadakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (14/8/2024), Yudian menegaskan bahwa BPIP tidak pernah memaksa anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab.
Menurutnya, penampilan mereka selama pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN merupakan bentuk kesukarelaan dalam mematuhi aturan upacara yang telah ditetapkan.
“Kami memahami dan menghargai aspirasi masyarakat. Namun, penampilan Paskibraka putri, baik dalam pakaian maupun atribut, adalah hasil dari kesukarelaan mereka untuk mengikuti aturan yang ada,” ujar Yudian.
Meski demikian, Yudian juga menekankan bahwa aturan ini hanya berlaku selama acara resmi tersebut. Di luar momen tersebut, atau prosesi berikutnya, anggota Paskibraka putri muslim yang kesehariannya mengenakan jilbab bebas kembali mengenakan jilbab sesuai keinginan masing-masing.
Tidak Koordinasi dengan Istana
Menariknya, isu ini mengungkap adanya ketidakharmonisan komunikasi antara BPIP dan Istana. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Istana tidak mendapatkan laporan dari BPIP mengenai instruksi pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka putri saat upacara pengukuhan.
“Kalau ke saya tidak dilaporkan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024) dikutip dari CNN Indonesia TV.
Heru menambahkan, seandainya ada laporan dari BPIP, Istana pasti akan mengkoreksi keputusan tersebut dan memungkinkan para anggota Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan mereka.
Setelah kontroversi ini mencuat, BPIP baru melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden untuk membahas polemik ini.
