Jika Mengacu Istilah BNPB, Bupati, Ketua DPRD dan Sekda Kepahiang Tak Masuk ODP

Maret 23, 2020
Bupati dan Ketua DPRD

Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP dan Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayattullah Sjahid, MM, IPU saat menghadiri rapat terbatas tentang penundaan beberapa tahapan Pemilihan Serentak 2020 di aula KPU Kepahiang, Senin (23/03/2020) (Foto: Humas DPRD)

KEPAHIANG, PROGRES.ID – Hanya karena baru menjalankan aktivitas dari luar Kepahiang, sebenarnya Bupati Hidayattullah Sjahid, Ketua DPRD Windra Purnawan, Sekda Zamzami Zubir dan pejabat Pemkab Kepahiang tidak bisa masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ini jika mengacu pengertian ODP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut BNPB, seseorang bisa dikategorikan ODP adalah orang yang memiliki gejala demam atau gangguan saluran pernapasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut.

Selain itu, bisa juga orang sehat yang pernah melakukan kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi terjangkit covid-19.

Pengertian ODP Corona

Nah, jika hanya datang dari daerah wabah (pandemi), memang perlu ada pengawasan dari tim pemantau covid-19, namun, jika mengacu pengertian ODP di atas, tentu saja tidak bisa masuk dalam kategori ODP.

Sebelumnya, Ketua DPRD Windra Purnawan mengaku jika dia, Bupati Hidayat, Sekda Zamzami Zubir dan beberapa orang lainnya baru saja pulang menjalankan dinas luar (DL), namun tidak mengalami gejala demam atau gangguan saluran pernapasan. Selain itu, tidak pula melakukan kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi covid-19.

Saya, Pak Bupati, Pak Sekda ini termasuk ODP, karena kita ini baru pulang dari DL,” ucap Windra saat memulai giliran berbicara pada rapat tentang penundaan tahapan Pemilihan Serentak 2020, Senin (23/03/2020) di aula Sekretariat KPU Kepahiang.(pid)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.