KEPAHIANG, PROGRES.ID – Pilkada Serentak 2024 ikut menjadi pemicu defisit anggaran dalam Rancangan APBD 2024 Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Defisit anggaran dalam RAPBD Kepahiang 2024 senilai Rp 147.094.572.973.
Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid menyebut Pilkada Kepahiang adalah salah satu penyebab defisit anggaran tersebut.
“Kita (Pemkab Kepahiang) harus menyiapkan anggaran kisaran Rp 46 miliar untuk 2 institusi penyelenggara Pilkada dan 2 institusi pengamanan,” ujar Hidayat, Kamis (13/07/2023).
Utnuk diketahui, anggaran terbesar yang harus disiapkan untuk keperluan Pilkada 2024 adalah untuk KPU Kepahiang sebesar Rp 31,3 miliar, Bawaslu Kepahiang sebesar Rp 12 miliar, Polres Kepahiang sebesar Rp 2 miliar dan Kodim 0409/RL sebesar Rp 600 juta.
Bupati Hidayat menuturkan, anggaran tersebut belum termasuk kebutuhan prioritas lainnya di Kabupaten Kepahiang.
“Dengan kondisi keuangan yang sekarang, pembangunan di Kabupaten Kepahiang menjadi sulit jika hanya mengandalkan APBD,” imbuhnya.
Bupati menuturkan, Pemkab Kepahiang akan melakukan penghitungan kembali lebih riil terhadap usulan anggaran hibah Pilkada yang diajukan KPU Kepahiang. Hal ini dilakukan karena usulan anggaran tersebut dinilai terlalu besar.
Bupati memberi contoh, Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki jumlah pemilih lebih banyak dari Kabupaten Kepahiang memiliki biaya yang lebih rendah.
“Misalnya Rejang Lebong itu biayanya lebih rendah dibanding Kephaiang. Jumlah TPS, kotak suara, dan petugas di Kabupaten Kepahiang kan lebih sedikit daripada di Kabupaten Rejang Lebong, harusnya biayanya lebih sedikit,” tuturnya. (**)