PROGRESKEPAHIANG.com – Lelang jabatan eselon II di Pemkab Kepahiang diprediksi akan menelan biaya besar. Ini setelah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kepahiang merinci kebutuhan dalam merealisasikan lelang jabatan ini.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) BKDPP dengan Komisi I DPRD Kepahiang, Jumat (10/6/2016) terungkap bahwa selain akan membutuhkan tenaga akademisi, lelang jabatan juga harus melibatkan tim penilai (asesor) dan juga tim dari Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kami memperkirakan lelang jabatan ini akan menelan biaya besar, karena di sini kita melibatkan akademisi, asesor dan juga BIN,” kata Kepala Bidang Diklat dan Pendidikan, Revan Hardiawan dalam RDP tersebut.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Agus Sandrilla meminta BKDPP untuk dapat mengajukan anggaran lelang jabatan dalam RAPBD 2017.
“BKDPP harus mengusulkan dana lelang jabatan ini ke RAPBD 2017, supaya bisa mengakomodir lelang jabatan,” saran Agus pada RDP yang langsung dipimpin Ketua Komisi I Ice Rakizah Syafrie tersebut.
Untuk diketahui, lelang jabatan ini telah diwajibkan oleh Kementerian PAN-RB di seluruh daerah di Indonesia sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).(pid)