KEPAHIANG, PROGRES.ID – Bawaslu Kabupaten Kepahiang menargetkan 8 desa akan ikut andil dalam program Desa Anti Politik Uang (DAPU). Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang akan ada satu desa yang akan mendeklarasikan DAPU tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Rusman Sudarsono menuturkan, 8 desa tersebut sudah ditunjuk dan ditargetkan nantinya bisa mendeklarasikan diri sebagai DAPU.
“Tiap kecamatan ada satu Desa APU. Di Kecamatan Kepahiang ada Desa Bogor Baru, Kecamatan Bermani Ilir Desa Bukit menyan, Kecamatan Tebat Karai Desa Taba Sating, Kecamatan Muara Kemumu Desa Batu Kalung, Kecamatan Kabawetan ada Desa Bandung Jaya, Kecamatan Seberang Musi Desa Lubuk Saung, Kecamatan Ujan Mas Desa Meranti Jaya dan di Kecamatan Merigi ada Desa Batu Ampar,” sebut Rusman saat dihubungi Jumat (23/10/2020).
Saat ini, lanjut Rusman, sudah 4 desa yang menjalankan mengikuti program DAPU. Namun, Bawaslu menargetkan dalam sepekan mendatang, 4 desa lagi sudah akan mendeklarasikan diri.
“Kalau untuk saat ini baru 4 desa yang mengikuti program desa anti politik uang dari 4 Kecamatan. Kami menargetkan besok akan lengkap sebagai mana target yang kita inginkan yaitu 8 desa,” ujar Rusman.
Meski tidak semua desa mengikuti program DAPU, namun Bawaslu tetap mengimbau masyarakat untuk tidak membuka peluang terjadinya politik uang.
“Peluang itu jangan dibuka. Caranya, jangan menerima politik uang. Kalau penerima tidak ada lagi, tentu politik uang tak akan terjadi,” jelas Rusman.
Rusman menegaskan, akan ada sanksi pidana bagi pelaku politik uang dan penerimanya. Untuk itu, Bawaslu terus menyosialisasikan ini agar masyarakat tidak terjebak.
“Akan ada sanksi pidana bagi warga yang mau menerima uang dari salah satu tim paslon, tentunya juga bagi pelaku. Oleh karena itu, kenali paslon, pelajari visi misi mereka, pilih sesuai hati nurani, bukan berdasarkan politik uang,” tegasnya.(cj1)