KEPAHIANG.PROGRES.ID – Perdana Menteri Mesir, Mustafa Madbouly, mengambil tindakan tegas dengan mencabut lisensi 16 perusahaan travel. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap tuduhan penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji tanpa izin resmi. Para pejabat perusahaan tersebut juga akan diajukan ke pengadilan.
Mesir menjadi salah satu negara dengan jumlah jemaah haji tanpa visa resmi terbanyak. Diperkirakan, sekitar 400.000 jemaah haji ilegal akan berangkat pada musim haji 2024.
Menurut pernyataan dari Kabinet Mesir yang dilansir oleh Saudi Gazette, perusahaan-perusahaan travel tersebut diketahui terlibat dalam praktik curang dengan mengirimkan jemaah haji ke Tanah Suci tanpa visa yang sah dan tidak memberikan layanan yang memadai kepada mereka.
Perdana Menteri Madbouly memerintahkan pencabutan izin operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, mereka akan dikenakan denda yang nantinya akan disalurkan kepada keluarga jemaah haji yang meninggal akibat kelalaian mereka.
Menindaklanjuti laporan dari sumber medis dan keamanan tentang banyaknya jemaah haji asal Mesir yang meninggal atau hilang, Mesir membentuk tim krisis untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan telah meningkatkan upaya pencarian warga negara yang hilang dengan berkoordinasi dengan otoritas Saudi.
Sebelumnya, pejabat Arab Saudi memprediksi sekitar 400.000 jemaah haji tanpa izin akan berangkat pada musim haji 2024, dengan mayoritas berasal dari Mesir.
“Kami memperkirakan jumlah jemaah haji yang tidak terdaftar sekitar 400.000, hampir semuanya berasal dari satu negara,” ungkap pejabat Saudi, merujuk pada Mesir.
Para jemaah haji tanpa izin ini tidak hanya menghadapi suhu ekstrem yang mencapai 51,8 derajat Celsius di Masjidil Haram, Makkah pada 17 Juni 2024, tetapi juga tidak memiliki akses ke fasilitas penting seperti tenda ber-AC dan bus resmi haji.
Lebih dari 1.100 jemaah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji ini, sebagian besar berasal dari Mesir, akibat kondisi cuaca yang sangat panas dan kelelahan.
Arab Saudi menerapkan sistem kuota dan undian untuk pemberian izin haji. Namun, tingginya biaya ibadah mendorong banyak orang untuk menunaikan haji tanpa izin. Sejak diperkenalkannya visa pariwisata umum pada tahun 2019, akses ke Arab Saudi menjadi lebih mudah, meningkatkan jumlah jemaah haji ilegal.
Sebelum musim haji tahun ini, pejabat Saudi telah memulangkan lebih dari 300.000 calon jemaah haji dari Makkah yang tidak memiliki izin resmi.
Namun, pejabat senior Saudi menyatakan bahwa pihaknya diinstruksikan untuk membiarkan jemaah haji tanpa izin yang sudah tiba di tempat-tempat suci untuk tetap menjalankan ibadah mereka.