KEPAHIANG, PROGRES.ID – Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai berseteru. Mereka saling klaim yang paling benar. Perseteruan tersebut mengakibatkan Rancangan APBDes desa tersebut terkendala.
DPRD Kabupaten Kepahiang pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kades, BPD, Dinas PMD hingga Kepala BKD untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang mengakibatkan tidak harmonisnya pemerintahan di desa tersebut pada Senin (30/05/2022).
Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra menjelaskan, kedua belah pihak telah sepakat memperbaiki hubungan mereka dan bersama-sama membangun desanya.
“Alhamdulillah hari ini kita (DPRD Kepahiang) sudah menggelar RDP terkait surat keberatan Kepala BPD Peraduan Binjai yang masuk beberapa hari lalu. Hari ini, kita memanggil Kades dan perangkat beserta Ketua BPD dan anggotanya. Kami juga memanggil Dinas PMD, Camat Tebat Karai dan juga Kepala BKD Kabupaten Kepahiang. Masalahnya, telah terjadi miskomunikasi dalam hal menjalankan pemerintahan desa. Alhamdulillah hari ini Kepala Desa dan Ketua BPD sudah sepakat melakukan solusi kolaboratif serta sinergitas yang lebih baik lagi kedepan,” jelas Andrian.
Ia menambahkan, perselisihan antara Kades, BPD maupun dengan perangkat desa hanya akan menghambat pembangunan di desa tersebut. Ia berharap, setelah kesepakatan ini, tidak lagi ada kendala dalam menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut.
“Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Desa Peraduan Binjai, dan lebih luasnya bagi Kabupaten Kepahiang. Sehingga dengan begitu, kita dapat menjadikan Kabupaten Kepahiang ini sesuai dengan misi menjadi maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Insya Allah kedepan Desa Peraduan Binjai bisa lebih baik lagi,” tutup Andrian.(red)
Baca berita dan artikel lainnya dari Progres.id di GOOGLE NEWS