KEPAHIANG,PROGRES.ID– Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia dengan menjaga aset digital dan mempertahankan produk lokal di ranah digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat berbicara kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), pada Rabu (04/10/2023), di Istana Negara, Jakarta.
“Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen barang kita, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya,” ujar Presiden lewat laman resmi Kepresidenan.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan mencapai 44 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020, 77 miliar Dolar AS pada tahun 2022, dan proyeksi mencapai 146 miliar Dolar AS pada tahun 2025 dan 360 miliar Dolar AS pada tahun 2030.
“Kalau yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN ini bisa kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025 yang angkanya terakhir tadi, yang 360 billion US Dollar itu akan lipat menjadi dua kali. Artinya, 720 miliar US Dollar. Kalau dirupiahkan Rp11.250 triliun potensi ekonominya, sangat besar sekali,” ungkap Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia dalam bidang digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam ekonomi digital.
“Kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan, waktunya hanya dua tahun, dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini yang bukan barang yang mudah,” tegasnya.
Presiden juga meminta agar Indonesia menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Saat ini, Presiden mengungkapkan bahwa 123 juta masyarakat Indonesia menjadi konsumen di pasar digital, di mana 90 persen barang yang dijual adalah impor.
“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? Rp5 ribu, Rp5 ribu. Artinya di situ ada predatory pricing, sudah mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” tandasnya.
Presiden juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak terkena penjajahan modern melalui pengendalian ekonomi. Produk Indonesia, kata Presiden, harus mendominasi pasar domestik dan bahkan pasar internasional.
“Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara, enggak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita terlena, dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mesneg) Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.