PROGRES.ID, KEPAHIANG – Fraksi PKP Indonesia DPRD Kabupaten Kepahiang menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017 yang menurun dibanding PAD tahun 2016. Tak hanya itu, FPKP Indonesia juga mengkritisi realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ini disampaikan Fraksi PKPI melalui juru bicara Hj Ice Rakizah Syafrie saat sidang paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Perda Pelaksanaan APBD 2017 di ruang sidang utama DPRD Kepahiang, Senin (20/08/2018) sekira pukul 14.00 WIB.
“Fraksi PKPI menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah tahun jika dibandingkan tahun anggaran 2016,” ungkap Ice.
Fraksi PKPI juga meminta bupati untuk mendata kembali data wajib pajak dan wajib retribusi agar PAD bisa ditingkatkan.
“Tidak adanya akurasi data wajib pajak dan wajib retribusi dinilai sebagai salah satu penyebab penurunan PAD, untuk Fraksi PKPI meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja BKD dan akurasi data wajib pajak dan retribusi,” jelasnya.
Terakit TGR, Fraksi PKPI meminta eksekutif dapat menyelesaikannya. Pasalnya, FPKPI menilai realisasi TGR bisa mendatangkan pendapatan yang sah ke APBD Kepahiang berikutnya.
“Berdasarkan rapat Fraksi PKPI tanggal 20 Agustus 2018 di ruang Komisi I, maka Fraksi PKPI menerima Rancangan Perda tentang pelaksanaan APBD 2017,” pungkasnya.(pid)