KEPAHIANG, PROGRES.ID – Semua fraksi atau empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang menyatakan setuju untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2020. Ini disampaikan masing-masing fraksi dalam sidang paripurna DPRD Kepahiang, Selasa (08/06/2021).
Untuk diketahui, empat fraksi tersebut yakni Fraksi NasDem, Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani.
Melalui juru bicaranya Anudin, Fraksi NasDem mengapresiasi raihan opini WTP dari BPK RI.
“Raihan WTP ini merupakan capaian yang luar biasa dalam tata kelola keuangan Pemkab Kepahiang dan awal mula kepemimpinan yang baik bersama wabup H. Zurdi Nata,” ujar Anudin.
Anudin juga menyebut, terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Nasdem berharap ada peningkatan pendapatan dengan menggali potensi yang ada secara maksimal.
“Kedepan dengan pembangunan bidang pariwisata dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Pada realisasi belanja daerah walaupun masa pandemi covid-19 ini, Fraksi Nasdem menilai program pemerintah tetap dapat berjalan dengan baik,” sampai Anudin.
Fraksi NasDem juga mengingatkan semua kepala OPD untuk lebih kreatif dan inovatif mengelola anggaran dan sumber daya yang ada.
“Dengan SDM yang ada, kami mengingatkan Kepala OPd tetap kreatif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Kepahiang yang kembali meraih opini WTP. Fraksi Golkar GPPI menegaskan agar Pemkab Kepahiang segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK RI pada LKPD Kabupaten Kepahiang.
“Kita berikan apresiasi atas perolehan opini WTP bagi Pemkab Kepahiang. Terkait temuan dan rekomendasi yang menyertainya, kita minta saudara Bupati untuk segera melakukan langkah konkrit dan serius dalam penyelesaiannya,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar GPPI, Eko Guntoro.
Fraksi Golkar GPPI juga meminta Bupati Kepahiang dapat memaksimalkan penanganan Covid-19 yang kini belum menadai.
“Penanganan pandemi covid-19 kami harap dapat lebih maksimal. Kita minta Pemkab Kepahiang melalui Satgas untuk memotivasi dan menumbuhkan semangat masyarakat. Pemulihan ekonomi, aktivasi sekolah dan peningkatan nilai jual pertanian tetap menjadi fokus, termasuk pada penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat dan daerah dapat lebih akurat dengan validasi data yang lebih baik,” sampai Eko.
Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyampaikan hal serupa, yakni apresiasi opini WTP. FKB juga mengapresiasi RSUD Kabupaten Kepahiang yang kini sudah memiliki alat pencuci darah.
“Apresiasi kita berikan kepada saudara Bupati atas Opini WTP dari BPK RI. Apresiasi juga kita berikan atas tersedianya alat pencuci darah yang saat ini tersedia di RSUD Kepahiang yang dirasakan sangat membantu masyarakat,” tutur Jubir FKB Dwi Pratiwi.
Terakhir, Fraksi Demokrat Hati Nurani menyoroti kinerja PDAM Tirta Alami dan banyaknya keluhan masyarakat karena lampu jalan yang tak lagi berfungsi.
“Contohnya pada penerangan lampu jalan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dari PDAM. Lampu jalan sudah dianggarkan tapi banyak titik tidak menyala. PDAM pun demikian, pada beberapa wilayah tidak lagi teraliri,” kata Jubir Fraksi Demokrat Hanura, Taswin Nata Diningrat.(rls/red)