KEPAHIANG,PROGRES.ID– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dikabarkan akan melangkah maju dalam upayanya untuk memenuhi persyaratan menjadi calon Wakil Presiden dengan mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Langkah ini diperlukan sebagai salah satu prasyarat dalam proses pencalonan.
Surat keterangan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana dan menyatakan bahwa Erick Thohir tidak sedang dalam status terpidana, serta tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” bunyi surat seperti dikutip dari CNNIndonesia.com pada Rabu (18/10/2023).
Surat ini menjadi bukti pemenuhan syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”
Surat keterangan ini resmi ditetapkan di Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso.
Djuyamto, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, membenarkan keberadaan surat tersebut dan mengonfirmasi keabsahannya dengan menyatakan, “Benar, benar.”katanya masih dari CNN indonesia.com.
Namun Hingga berita ini di terbitkan, Erick Thohir belum memberikan tanggapan, langkahnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana menunjukkan komitmen untuk mematuhi persyaratan resmi dalam rangka pencalonan sebagai Wakil Presiden.
Setelah Mahfud Md resmi di pinang Ganjar Pranowo, Apakah kemungkinan Erick Thohir akan segera di pinang Prabowo Subianto? Layak untuk dinanti!