KEPAHIANG.PROGRES.ID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan 1,28 juta formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024.
Proses pendaftaran CASN 2024 akan dimulai setelah proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah selesai.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan dari tanggal 15 hingga 29 Maret 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 30 April 2024.
Namun, masih ada beberapa instansi yang belum menyelesaikan perincian usulannya, terutama instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar.
“Kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi/kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Menteri Anas dikurip dari Menpan.go.id, Jumat (03/05/2024).
Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa rincian kebutuhan ASN yang disampaikan melalui SIASN BKN minimal harus mencakup jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan.
“Untuk mempermudah instansi pemerintah dalam mengisi rincian formasi, pada awal Maret 2024 Kementerian PANRB telah mengeluarkan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 173/2024,” tambahnya.
Hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN.
Data tersebut menunjukkan bahwa 4 instansi belum membuat rincian formasi, 36 instansi sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi tetapi belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK, 371 instansi sedang dalam proses verifikasi rincian formasi oleh BKN, dan 152 usulan rincian instansi telah selesai diverifikasi oleh BKN dan/atau sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN.
Anas juga menjelaskan beberapa alasan kendala yang dihadapi instansi dalam menyampaikan rincian formasi.
Kendala tersebut antara lain masih melakukan pemetaan jabatan, keterbatasan informasi terkait data Non-ASN seperti jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, dan jabatan yang akan diusulkan, serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik SIASN BKN.
Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah akan divalidasi oleh BKN.
Selanjutnya, BKN akan menyampaikan hasil validasi dalam bentuk Pertimbangan Teknis sebagai pertimbangan Menteri PANRB dalam menetapkan rincian kebutuhan ASN.
“Insyaallah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi,” pungkasnya.
Sumber: Menpan.go.id.