KEPAHIANG.PROGRES.ID– Telegram, aplikasi pesan instan yang dikenal dengan privasinya, melakukan perombakan besar-besaran setelah CEO-nya, Pavel Durov, ditangkap di Prancis dan kemudian dibebaskan bersyarat.
Penangkapan ini memicu serangkaian perubahan kebijakan signifikan yang berpotensi mengubah citra Telegram sebagai platform yang terlalu bebas.
Salah satu perubahan terbesar adalah perluasan jangkauan moderator Telegram, yang kini mencakup pengawasan terhadap chat personal.
Untuk pertama kalinya, pengguna dapat melaporkan konten di chat personal sebagai ‘konten ilegal’, yang kemudian akan ditinjau lebih lanjut oleh moderator.
Langkah ini diungkapkan dalam laman ‘Frequently Asked Questions’ (FAQ) Telegram, seperti dilansir oleh CoinDesk pada Jumat (6/9/2024).
Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk menanggapi kritik terhadap Telegram yang selama ini dianggap terlalu permisif terhadap konten ilegal. Isu tersebut juga diyakini menjadi salah satu alasan di balik penangkapan Durov oleh otoritas Prancis.
Minggu ini, Durov juga mengunggah pernyataan di platform media sosial X, di mana ia mengakui bahwa popularitas Telegram yang semakin meningkat telah dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk bertindak semena-mena.
Durov berkomitmen untuk memperbaiki sistem Telegram guna melindungi lebih dari 950 juta penggunanya saat ini.
“Saya masih mencoba memahami apa yang terjadi di Prancis. Namun, saya mendengarkan berbagai kekhawatiran yang ada. Saya menetapkan tujuan personal untuk mencegah pelaku kekerasan dalam mengintervensi masa depan lebih dari 950 juta pengguna kami,” tulis Durov dalam akun X pribadinya.
Dengan perubahan kebijakan yang lebih ketat ini, Telegram berharap dapat meningkatkan keamanan dan membangun kepercayaan di antara penggunanya, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan pengawasan yang lebih baik di platformnya.
