KEPAHIANG.PROGRES.ID- Pemerintah menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) tetap menjadi bagian utama dari kebijakan perlindungan sosial nasional pada tahun 2026.
Berbagai skema bantuan disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta meredam dampak ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Sejumlah bansos akan kembali disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, khususnya pada aspek validasi dan pemutakhiran data penerima.
Syarat Umum Penerima Bansos 2026
Agar dapat menerima bantuan sosial tahun 2026, masyarakat harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid
- Terdaftar dalam DTKS/DTSE Kementerian Sosial
- Termasuk kategori miskin atau rentan miskin
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri
- Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program lain
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data DTKS, serta memastikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetap aktif agar penyaluran bansos tidak terkendala.
Daftar 5 Bansos yang Diproyeksikan Cair Tahun 2026
Berikut ini adalah daftar bantuan sosial yang dipastikan atau diproyeksikan tetap berjalan pada 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH dipastikan berlanjut pada 2026 sebagai bansos utama yang menyasar keluarga miskin dan rentan dengan kategori tertentu, seperti:
- Ibu hamil dan balita
- Anak usia sekolah
- Penyandang disabilitas
- Lanjut usia (lansia)
Besaran bantuan PKH bervariasi, antara lain:
- Bantuan kesehatan hingga Rp3 juta per tahun
- Lansia dan disabilitas berat sebesar Rp2,4 juta per tahun
- Korban pelanggaran HAM berat hingga Rp10,8 juta per tahun
- Bantuan pendidikan mulai Rp900 ribu hingga Rp2 juta per tahun sesuai jenjang
Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahap sepanjang tahun.
2. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bansos sektor pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) juga tetap berlanjut.
Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah dan memastikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Besaran bantuan PIP 2026 mengacu pada jenjang pendidikan:
- SD/SDLB/Paket A: hingga Rp450 ribu per tahun
- SMP/SMPLB/Paket B: hingga Rp750 ribu per tahun
- SMA/SMALB/Paket C: hingga Rp1,8 juta per tahun
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT masih menjadi salah satu bansos strategis yang disalurkan melalui saldo elektronik KKS.
Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per tahap, yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan melalui e-warong atau mitra resmi.
Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara dengan sistem non-tunai.
4. PBI Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
Melalui program PBI JKN, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Nilai iuran yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp42 ribu per bulan per peserta, sehingga penerima dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa membayar iuran mandiri.
5. Program Rehabilitasi Sosial PMKS
Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) difokuskan pada peningkatan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas.
Salah satu implementasinya adalah program ATENSI, yang mencakup bantuan tunai, sembako, hingga alat bantu. Nilai bantuan untuk penyandang disabilitas mencapai sekitar Rp600 ribu per triwulan atau Rp2,4 juta per tahun.
Apakah BSU Pekerja Cair Lagi di 2026?
Terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi apakah program tersebut akan kembali digulirkan pada 2026.
BSU umumnya bersifat kebijakan situasional, yang diberikan ketika terjadi tekanan ekonomi, penurunan daya beli pekerja, atau kondisi tertentu yang membutuhkan stimulus langsung bagi buruh dan pekerja.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, serta kanal pemerintah lainnya terkait jadwal, pendaftaran, dan pembaruan bansos 2026 agar tidak terjebak informasi keliru.
