JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mempertegas arah diplomasi internasional Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Palestina melalui wadah Board of Peace.
Melansir setneg.go.id, dalam pertemuan strategis di Istana Merdeka, Rabu (04/02/2026), Presiden menekankan bahwa keterlibatan Indonesia didasari oleh logika realistis namun tetap menjunjung tinggi kedaulatan nasional.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi I DPR RI, akademisi, serta tokoh diplomasi senior, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.
Satu-satunya Opsi yang Tersedia
Dino Patti Djalal menilai langkah Presiden Prabowo sebagai tindakan yang sangat membumi.
Menurutnya, di tengah kebuntuan geopolitik global saat ini, Board of Peace menjadi instrumen paling konkret yang bisa diakses.
“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino dikutip dari setneg.go.id (5/2/2026).
Meski demikian, Dino mengingatkan bahwa Board of Peace bukanlah “obat ajaib” yang bisa menyelesaikan konflik dalam semalam. Ia menyebutnya sebagai sebuah eksperimen diplomatik yang penuh risiko.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” tambahnya.
Opsi Keluar, Menjaga Harga Diri Bangsa
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Presiden Prabowo adalah keberanian untuk menarik diri. Indonesia tidak akan memaksakan diri bertahan jika proses di dalam Board of Peace mulai melenceng dari nilai-nilai dasar negara.
Dino Patti Djalal mengapresiasi sikap hati-hati ini. Ia menilai posisi pemerintah selaras dengan pandangan komunitas luar negeri (Foreign Policy Community of Indonesia).
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” katanya.
- Prinsip Utama: Indonesia masuk dengan penuh perhitungan.
- Klausul Keluar: Indonesia memegang kendali penuh untuk keluar jika kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan dilanggar.
Kekuatan Penyeimbang Negara-Negara Islam
Di sisi lain, mantan Menlu Hassan Wirajuda menyoroti proses panjang di balik keputusan Indonesia.
Bergabungnya Indonesia bukan tanpa pertimbangan matang, melainkan hasil dari konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa blok delapan negara Islam di dalam dewan tersebut berfungsi sebagai:
- Counter-balance: Kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan global.
- Penjaga Misi Kemanusiaan: Memastikan fokus tetap pada bantuan untuk rakyat Palestina.
- Diplomasi Fleksibel: Menunjukkan bahwa solusi perdamaian tidak selalu harus terkunci dalam birokrasi PBB.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” tegas Hassan.
Kedaulatan di Atas Segalanya
Pertemuan di Istana Merdeka ini memberikan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap menjadi aktor aktif yang pragmatis namun prinsipil.
Keikutsertaan dalam Board of Peace murni dilakukan untuk membantu kemerdekaan dan kemanusiaan di Palestina, dengan jaminan kedaulatan penuh untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sumber: BPMI Setpres
